Fraksi Golkar Surabaya : Harus Ada Kebijakan Biaya Seragam Sekolah

0
110

Surabaya NAWACITAPOST – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya mendesak pihak sekolah tidak membebani biaya seragam sekolah, karena situasi ekonomi masyarakat yang masih sulit sejak dihantam badai pandemi Covid-19.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Dr. Akmarawita Kadir mengatakan, banyak laporan warga mengenai pelunasan uang seragam, dengan alasan adanya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas akan di mulai bulan juli.

“Mengenai uang seragam yang harus lunas, sebaiknya dalam kondisi sekarang ini ada kebijakan khusus untuk warga terdampak covid-19.”ujarnya di Surabaya, Selasa (22/06/21).

Ia menambahkan, sebaiknya di tengah pandemi yang angka kasus covidnya meningkat, pihak sekolah mempertimbangkan kembali mengenai pelunasan seragam ini.

Solusinya, kata Dr. Akmarawita Kadir, warga yang memang saat ini tidak mampu karena terdampak covid -19 bisa diperkenankan untuk mencicil biaya tersebut, tidak harus dipaksakan untuk melunasi.

Dr. Akmarawita Kadir yang juga Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya ini menerangkan, sementara untuk SMA dirinya berharap Gubernur Jatim, Kofifah Indar Parawansa bisa menginstruksikan ke Dinas Pendidikan Provinsi, agar ada kebijakan keringanan mencicil biaya seragam.

Harapan kami, jelas Dr. Akmarawita Kadir, juga untuk di Surabaya tidak terjadi hal demikian, hal yang sama bisa diterapkan oleh Dinas Pendidikan kota Surabaya, jangan sampai ada warga kota Surabaya yang terdampak covid-19 dimana kebutuhan sehari-hari saja pas-pasan, akan di tambah lagi dengan adanya pelunasan Seragam sekolah, hal ini pasti akan membebani mereka.

“Sedangkan untuk MBR atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah memang tidak dikenakan biaya seragam atau gratis, sedangkan non MBR memang dikenakan biaya seragam.”terangnya.

Nah khusus untuk Non MBR, tambah Akmarawita, yang terdampak inilah harus diberikan intervensi khusus, misalnya dengan keringanan bisa mencicil biaya seragam sekolah.

“Kita memang masih dalam kondisi yang belum keluar dari pandemi, masih banyak warga yang non MBR, tetapi mereka terdampak Pandemi COVID-19. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan keringanan bagi warga yang memang terdampak ini.”jelas Sekretaris Fraksi Partai Golkar tersebut.

Ia kembali menambahkan, sebaiknya warga bisa mengajukan keringanan berupa cicilan pelunasan seragam ke kepala sekolah masing-masing, sehingga ini dapat meringankan untuk warga khususnya warga terdampak covid-19.

Untuk pembelajaran tatap muka sendiri, memang pada saat ini kita harus hati-hati, satgas covid-19 harus bisa memetakan mengenai zonanya.

“Kalau di suatu wilayah ada prediksi peningkatan menuju zona merah, maka sebaiknya tatap muka di tunda dahulu sampai wilayah tersebut benar-benar aman, dan tidak ada prediksi peningkatan kasus covid-19.”ungkapnya. (BNW)