Dianggap Diskriminasi, Komisi C Minta Pimpinan Dewan Dievaluasi

0
108
Foto Baktiono - Sukadar, Ketua dan anggota komisi C, saat menunggu persetujuan hearing Terkait Covid di Bangkalan dan Surabaya, Senin (14/6/21)

Surabaya NAWACITAPOST – Berdasarkan hasil sidak di area Suramadu, maka sejak hari Kamis (10/6/21) lalu, Komisi C DPRD Surabaya menyampaikan permohonan hearing kepada pimpinan Dewan. Yang isinya akan mengundang pihak Komisi E DPRD Jawa Timur bersama Komisi 3 DPRD kabupaten Bangkalan.

” Kami mengundang kedua DPRD ini karena kami merasa kota Surabaya ini sendirian dalam menangani pandemi Covid serta membantu saudara-saudara kita dari pulau Madura, ” ungkap Baktiono, ketua Komisi C, Senin (14/6/21) di gedung dewan Yos sudarso.

Dalam hal ini, kota Surabaya hanya dibantu oleh jajaran TNI/Polri.

Menurut Baktiono, Komisi C menginginkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibawah Gubernur, turut andil dan hadir ditengah-tengah pandemi yang kita atasi di kota Surabaya. Mengingat semua personil dikota Surabaya mulai dari dinas perhubungan, bakesbanglinmas, satpol PP, asisten sekda, semua full team untuk menangani ini.

Bahkan, masih Baktiono, dari dinas kesehatan menurunkan setiap puskesmas diambil 2 personil.

” Nah, yang kami test ini semua mayoritas warga dari pulau madura. Kami menginginkan pemprov jatim bersama-sama kita mengatasi ini, paling tidak yang masuk ke kota Surabaya melalui Suramadu dan pelabuhan kamal ujung itu sudah menunjukkan hasil negatif dari pulau madura, ” Katanya.

Kalau mereka masih belum membawa surat tersebut, baru akan dibantu sehingga tidak terlalu banyak. ” Jangan semua ditanggung Surabaya. Maka kami mengundang DPRD Provinsi agar bisa menanyakan ke Gubernur, kenapa tidak melakukan aksi penanggulangan pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Artinya, harus bersama-sama dan hadir pemerintah kota menerjunkan personilnya.

” Kami mengajukan hearing hari Kamis, dan dari pimpinan DPRD, kami ditelpon langsung undangannya tidak bisa dengan tatap muka tetapi melalui daring, ” Katanya.

Komisi C, menurut Baktiono, sudah menunggu sesuai jadwal hari Senin (hari ini jam 12.00, red) , ternyata tidak ada undangan sama sekali.

” Maka kami menyampaikan ke pimpinan, dalam membuat undangan tidak boleh diskriminasi. Kenapa kalau komisi A boleh rapat daring pada hari ini, tetapi komisi C tidak boleh tanpa ada alasan dari pihak pimpinan dengan waktu yang sama,” urai Baktiono.

Politisi PDI Perjuangan ini menyayangkan bahwa rapat sepenting ini tidak jadi diadakan. ” Kami akan mengusulkan kembali ke pimpinan DPRD. Jangan karena ketua DPRD tidak ada, sehingga para pimpinan membuat kebijakan sendiri-sendiri. Itu yang tidak kami inginkan,” Tegasnya.

Dalam hal ini, melalui Baktiono, Komisi C sepakat pimpinan Dewan harus dievaluasi karena dianggap diskriminasi.

Di tempat dan waktu yang sama, anggota komisi C yang lain Sukadar memberikan beberapa catatan dilapangan. Sewaktu komisi C melihat di area Suramadu bersama salah satu pimpinan Dewan, disitu tidak terlihat peran dari pemerintah provinsi.

” Harapannya, mari kita bangun sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemkab Bangkalan dan kota Surabaya, ” katanya.

Ia berharap ketiganya bersama-sama menangani gejolak Covid yang sedang kencang-kencangnya di pulau garam.

” Kalau tanpa kehadiran pihak Provinsi, kita juga tidak bisa apa-apa dan hanya sebatas menangani Surabaya,” Ungkap Sukadar.

Untuk memadukan kinerja pemkab Bangkalan dan Surabaya,  harus dijembatani oleh pemerintah provinsi supaya bisa saling melengkapi.

” Maka dari itu, kita berinisiatif mengusulkan agar mengundang pihak DPRD Provinsi dan Bangkalan,” Tandasnya. (BNW)