Labuan Bajo, NAWACITAPOST – Tepat pada hari ini Kamis (27/5/2021)  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly berulang tahun ke-68 tahun. Ditengah perayaan ulang tahun tersebut, Menkumham Yasonna Laoly mendapatkan ucapan ulang tahun ke-68  dari berbagai jajarannya diantaranya adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo, Jaya Mahendra .

Dalam kesempatan itu, Jaya Mahendra selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo, mengatakan bahwa dalam peringati hari ulang tahun ke-68 Menkumham Yasonna Laoly mengingatkan dirinya terhadap kepemimpinan Menkumham Yasonna laoly dalam memimpin Kementerian Hukum dan HAM selama ini yang terus memajukan pelayanan publik.

Jaya Mahendra mengaku bahwa Bapak Menkumham Yasonna H Laoly turut mewujudkan visi dan misi presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Bekepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

“Menkumham telah membangun SDM dengan adanya corporete university di Kemenkumham, keberlanjutan pembangunan infrastruktur maupun zona integritas, penyelarasan peraturan perundang-undangan contohnya kebijakan izin tinggal WNA ketika covid-19, penyederhanaan birokrasi dengan penataan eselonisasi, dan transformasi ekonomi dengan inovasi-inovasi dalam meningkatkan PNBP pada masa pandemi covid-19,” kata Jaya Mahendra, kepada Nawacitapost.com, Kamis (27/5/2021).

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly

Kepemimpinan Yasonna Berikan Perubahan dan Transparan

Menurut dia,kepemimpinan yang dilakukan oleh Menkumham Yasonna Laoly banyak memberikan perubahan-perubahan yang secara signifikan. Dalam masa kepemimpinan beliau juga semakin terbuka dan transparan, hal ini dibuktikan dengan mendapatkan penghargaan dalam proses penyelenggaraan rekrutment CPNS.

Selain itu, digitalisasi dalam bekerja juga menjadi prioritas beliau. Banyak inovasi-inovasi yang beliau ciptakan untuk dapat mempermudah dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Terkait kinerja Menkumham Yasonna Laoly, Jaya Mahendra mengaku harapan Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo untuk Kemenkumham kedepannya adalah dapat menjadi instansi yang lebih maju, dapat melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik dan merata mencakup Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sehingga harapannya setiap UPT baik di pusat maupun daerah dapat meraih predikat WBK dan WBBM.

Tak hanya itu, Jaya Mahendra juga membeberkan Inovasi yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo yaitu JEMPOLAN BAJO (Jemput Pelayananan Online Kanim Labuan Bajo). Inovasi tersebut memberikan pelayanan kepada WNI dalam mengurus Paspor dan WNA dalam proses perpanjangan izin tinggalnya. Adanya inovasi ini, mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara petugas langsung datang kepada pemohon.

Dia mengungkapkan, bahwa ditengah masa pandemi covid-19, pihaknya tetap memberikan pelayanan di Kanwil, UPT meskipun, pelayanan di Kanim Kelas III TPI Labuan Bajo dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, pemohon yang datang wajib memakai masker, dilakukan pengecekan suhu sebelum masuk Kantor, diarahkan untuk mencuci tangan dengan sabun.

“Ruang pelayanan kami juga telah dilakukan penyemportan desinfektan, menerapkan social distancing khususnya pada ruang tunggu pemohon, serta disediakan hand sanitizer. Sedangkan untuk Petugas tentunya juga diwajibkan untuk memakai masker, sarung tangan, dan face shield,” ujarnya.

Untuk saat ini Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo belum meraih predikat WBK dan WBBM, namun kami tetap berusaha meningkatkan pelayanan dan berbenah diri untuk meraih predikat WBK dan WBBM kedepannya.

Lebih jauh dia menyebutkan, kurang lebih dua tahun terakhir ini yang paling menjadi tantangan bagi Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo adalah pandemi covid-19, mengingat wilayah kerja Kantor kami berada didaerah pariwisata sehingga jumlah pelayanan maupun pengawasan terhadap WNA/WNI mengalami penurunan dan menyebabkan pendapatan PNBP berkurang.

Sementara itu, Jaya Mahendra mendukung langkah  Presiden Jokowi dan Menkumham, Yasonna Laoly yang menghimbau agar kegiatan setiap pejabat/ASN diberitakan dan dipublikasikan, sehingga masyarakat mengetahui informasi dengan baik dan tepat, sekaligus untuk mencegah informasi hoax.

“Kami sangat setuju dengan hal tersebut, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk penyebaran informasi publik, baiknya masyakarat juga mengetahui informasi terkait kebijakan ataupun kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk mencegah informasi hoax, maskarakat juga dapat langsung mengakses informasi tersebut melalui website maupun media sosial pemerintah,” bebernya.