PTUN Menggelar Sidang Gugatan Pembatalan Sertifikat Rumah Eti Rumiati

0
302
Sekupang Batam
Empat Orang saksi disumpah sebelum memberikan kesaksian di PTUN Tanjungpinang. (Foto: Antorius Zagoto)

Batam, NAWACITAPOST – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, di Jl. Ir. Sutami No.3, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), kembali menggelar sidang gugatan pembatalan sertifikat rumah atas nama Eti Rumiati, di Kaveling Sei Lekop, blok D1 No. 19-19A, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri, pada Kamis (20/05/2021).

Sidang gugatan dengan no. 4/G/2021/PTUN.TPI tersebut mengagendakan mendengarkan saksi dari BPN (Tergugat) berjumlah satu orang dan saksi dari pihak intervensi atas nama Erna br Ginting, berjumlah 3 orang, yang didampingi oleh kuasa hukum masing-masing.

Intervensi adalah suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung antara kedua pihak yang berperkara dengan mengajukan gugatan intervensi.

Pendi Ujung, salah satu kuasa hukum Erna br Ginting menjelaskan kronologis perkara, hingga kliennya melibatkan diri dalam gugatan tersebut.

Menurut Pendi Ujung, objek perkara adalah satu unit rumah di Kaveling Sei Lekop, blok D1 No. 19-19A, Kecamatan Sagulung yang merupakan milik kliennya sejak tahun 2003. Kliennya mendapatkan lahan/kaveling dari ganti rugi ketika kliennya menjadi salah satu korban penggusuran kebun dilahan yang dijadikan kaveling (dilokasi Sei Lekop), Sagulung, pada tahun 2003 silam. Pada tahun 2005 Erna berangkat ke Papua untuk bekerja selama 11 tahun (dari 2005-2016), dan rumah yang menjadi sengketa tersebut di titipkan kepada Candra Gunawan (alm), dan anak kliennya dititipkan kepada Nuraida, istri Candra.

“Candra ini, tukang yang dibawa oleh Erna dari kampung untuk mengerjakan rumah itu,”  Kata Pendi.

Dia menambahkan, ketika kliennya pulang dari Papua pada tahun 2016, dia (Erna br Ginting) terkejut rumahnya sudah berpindah tangan ke orang lain dan telah di sertifikatkan atas nama Eti Rumiati tanpa sepengetahuannya. Tidak terima haknya berpindah tangan, Erna menempuh jalur hukum untuk mendapatkan rumahnya kembali.

Salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh Erna adalah, melaporkan pihak yang berkompeten yang mengeluarkan rekomendasi sertifikat yaitu Badan Pengusahaan (BP) Batam ke Ombusdman Kepri. Kemudian Ombusdman menyurati BP Batam agar melakukan penyelidikan atas laporan Erna.

Lanjut Pendi, hasil penyelidikan yang dilakukan, sesuai data base di pengelolaan lahan BP Batam, kaveling yang menjadi objek perkara atas nama Erna br Ginting. Selanjutnya BP Batam menyurati BPN untuk membatalkan surat kaveling siap bangun atas nama Eti Rumati. “Atas dasar inilah Eti menggugat BPN,” terang Pendi.

Fakta dipersidangan yang dipimpin oleh Vivi Ayunita Kusumandari, dan dibantu oleh 2 hakim anggota, Saksi tergugat dari BP Batam, atas nama Sutikno, staf pengelolaan lahan di BP Batam, mengatakan jika hak kepemilikan kaveling yang menjadi objek sengketa adalah Erna. “Sesuai di data base BP,  nama Erna yang ada, yang mulia,” kata Sutikno, menjawab pertanyaan salah satu kuasa hukum yang ditegaskan oleh hakim.

Sukirno, saksi intervensi pertama, tetangga Erna sekaligus ketua RT periode 2007-2018 dan Ketua RW periode 2020 hingga saat ini, di lingkungan tersebut, menceritakan apa yang dia ketahui terkait kepemilikan rumah yang disengketakan.

“Saya kenal dengan ibu Erna, karena dia warga saya, mulai tahun 2003, dia yang membangun rumah itu,” katanya.

“Waktu itu pak Candra dan bu Eti datang ke rumah saya, minta tandatangan surat hibah, saya tidak kasih Bu,” kata Sukirno menjawab pertanyaan Hakim

Sukirno beralasan tidak menandatangani surat hibah tersebut, karena dia tahu rumah tersebut milik Erna. “Saya pernah melihat surat Kaveling Rumah itu atas nama ibu Erna,” jelasnya.

Saksi intervensi kedua atas nama Iskandar, tetangga dan juga mantan perangkat RT dilingkungan tersebut mengakui keberadaan Erna, saat membangun dan menghuni rumah tersebut sejak tahun 2003. “Saya melihat ibu Erna membangun rumah itu pakai tukang. Ada sekitar 3 tahun mereka membangun rumah itu,”jelas Iskandar.

Nuraida, saksi intervensi ketiga, yang juga istri dari Candra (alm) menjelaskan hubungan antara Erna dengan keluarganya.

“Saya tahunya suami saya bekerja membangun rumah ibu Erna. Pada tahun 2005, ibu Erna menitipkan anaknya sama saya, karena mau ke Papua untuk bekerja dan rumahnya dititipkan sama Candra,” ucap Nuraida menjawab pertanyaan hakim.

“Saya sempat disuruh ibu Erna menempati, tetapi saya tidak mau, karena saya kerja. Siang suami saya di rumah ibu Erna dan malam dia balik. Dari tahun 2005 sampai 2011 rumah itu sering saya bersihkan, kadang sekali sebulan kadang 2 kali sebulan” tambahnya.

Dia juga mengakui tidak tahu bagaimana Eti bisa menguasai rumah tersebut, yang dia tahu rumah Erna disewa oleh orang lain.

Setelah agenda mendengarkan saksi selesai, hakim menjadwalkan sidang berikutnya pada hari kamis, 27 Mei 2021, dengan agenda menyampaikan bukti surat. (A.Zagoto)