Situasi RDP di Komisi IV DPRD Kota Batam. (Foto: Antorius Zagoto) 18 Mei 2021.

Batam, NAWACITAPOST – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tentang kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh manajemen PT Smoe Indonesia, terhadap puluhan mantan karyawannya, bersama Dinas ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam, Manajemen Perusahaan dan pekerja, di ruang rapat Komisi IV, Selasa (18/5/2021).

Baca Juga : DPRD Akan Merevisi Dua Perda Kota Batam

Puluhan pekerja yang di-PHK, menuntut pihak manajemen PT Smoe Indonesia untuk membayar sisa kontrak yang belum selesai sesuai pasal 62, Undang-undang no 13 tahun 2003, serta tunjangan hari raya (THR) tahun 2021, yang seharusnya masih mereka terima.
Pris, salah satu HR bagian perekrutan di PT Smoe Indonesia, mengatakan saat ini karyawan PT Smoe Indonesia ada sekitar 7000 orang, sementara volume pekerjaan sudah mulai menurun, maka manajemen mengurangi penggunaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

“Di PT Smoe merupakan pekerjaan padat karya, semenjak undang-undang cipta kerja dikeluarkan, mau tidak mau perusahaan harus menjalankannya. Saat ini pekerjaan di PT Smoe Indonesia sudah mulai menurun, sehingga hampir setiap minggunya ada PHK sesuai dengan kebutuhan produksi. Dan manajemen berpedoman dengan PP 35, itu dikatakan putus demi hukum,”katanya.

Menurutnya, alasan pihak perusahaan tidak menyerahkan salinan kontrak yang sudah disepakati bersama karyawan karena takut hilang, namun kalau diminta akan diberikan.
Sofian salah satu pekerja yang kena PHK membantah pernyataan Pris. Dia mengatakan bahwa dia dan beberapa rekannya sudah meminta kontrak kerja mereka, namun tidak semua diberikan. Karena dalam kontrak kerja yang mereka tahu, ada beberapa kali di-revisi (diperbaiki). “saya sudah dapat kontrak kerja tapi di rubah, dan tandatangan saya dipalsukan,”ucapnya.

Baca juga :  Pacu Peningkatan Permohonan KI, Kemenkumham Sulsel Sasar Perguruan Tinggi di Bulukumba
Sofian Menunjukan Kontrak kerjanya yang tandatangannya dipalsukan. (Foto: Antorius Zagoto) 18 Mei 2021.

Hendra Gunadi perwakilan dari Disnaker kota Batam menyampaikan bahwa kasus PHK di PT Smoe Indonesia, sudah berulang terjadi dengan kasus yang sama, tetapi tidak ada perbaikan. “Masalah kontrak itu dari dulu seperti itu, lihat di pasal 54 undang-undang 13, karena PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak) dibuat sebelum PP, tentu kita belum berpegang pada PP 35 Tahun 2021, masih Undang-undang 13, sama Kepmen 100 tahun 2004, disitu jelas dikatakan dibuat dua, satu dapat satu (satu karyawan dan satu perusahaan), artinya tidak dikatakan kalau diminta, jadi otomatis itu, andai kata hilang, resiko mereka,”tuturnya.

“Mohon maaf, dari dulu tidak pernah selesai. Dua kali saya ikut sidak di sana dari anggota Dewan, tapi seperti ini berulang dan berulang lagi,” tambah Hendra.
Konsultan hukum PT Smoe Indonesia, Firdaus, mengatakan bahwa kejadian PHK yang terjadi, yang dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat tersebut memiliki perbedaan persepsi hukum. Menurut Firdaus, kedatangan mereka di RDP tersebut hanya menghormati undangan yang dilayangkan oleh DPRD Kota Batam dan mencoba menyampaikan persepsi dari perusahaan. Dia menegaskan bahwa mereka tidak diberi kewenangan untuk merubah kebijakan yang di buat oleh PT Smoe.

Artinya keputusan yang akan diambil harus diuji ke pengadilan. “ketika terjadi konflik hukum, perbedaan persepsi dengan permasalahan advokasi undang-undang, saya katakan kita lebih baik keranah hukum, jika perusahaan bersalah akan membayarkan sesuai putusan,” jelas Firdaus.

Menanggapi kontrak kerja yang tidak diberikan kepada karyawan, Firdaus mengatakan akan memberikan masukan kepada perusahaan. “Namanya kontrak pasti ada di karyawan dan perusahaan, itu catatan bagi kami kedepan,” katanya.

Mochamat Mustofa, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam yang memimpin RDP tersebut mengatakan jika kontrak kerja itu merupakan hak karyawan sesuai Undang-undang ketenagakerjaan, sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak memberikan kepada karyawan.

Baca juga :  Miris ! Aparat Penegak Hukum Kebal Terhadap Praktik Judi Berkedok Karaoke di Batam

Mustofa menilai, hal ini sudah direncanakan untuk melemahkan karyawan jika sampai menuntut di pengadilan, karena kontrak sebagai dasar untuk menuntut hak normatif mereka. “Disisi lain dia (manajemen perusahaan), bicara keputusan pengadilan, aturan hukumpun akan ditaati, hanya yang kecil saja, yang namanya kontrak kerja, sudah tidak bisa dilakukan. Masalahnya, kalau kontrak kerja tidak punya, di pengadilan selesai,” terang politisi PKS tersebut.

“memberikan kontrak kerja itu kepada karyawan adalah sebuah aturan, mereka mengklaim mereka taat terhadap aturan, tapi ternyata mereka juga tidak memberikan,”Sambungnya.

Menindaklanjuti hasil RDP tersebut, Mustofa selaku pimpinan rapat, menyimpulkan hasil rapat dan merekomendasikan beberapa poin:
Pertama, Komisi IV bersama Disnaker akan melakukan Sidak ke PT Smoe, untuk meminta tujuh ribu kontrak kerja karyawan, karena itu sebuah aturan dan tidak perlu keputusan. Menurutnya hal tersebut akan ditempuh, karena komisi IV tidak mau direpotkan dengan masalah yang sama akan terus bermunculan.

Kedua, karyawan diminta datang keperusahaan untuk meminta kontrak kerja sesuai janji HR. Sebab, langkah hukum, belum bisa dilakukan selama belum memegang kontrak masing-masing.

Ketiga, karyawan juga diimbau bisa menyampaikan pendapat dimuka umum (melakukan unjuk rasa) sesuai aturan. (AZ)