Swalayan Bintang 2000 Diduga Memberikan Gaji Di Bawah Upah Minimum Provinsi Kepri

0
485
Swalayan bintang 2000 yang terletak di jalan Sukarno Hatta kota Tanjungpinang

Tanjungpinang, NAWACITAPOST – Salah satu Swalayan ternama di Kota Tanjungpinang di duga memberikan upah atau gaji di bawah upah minimum (UMP/UMK) kepada karyawannya, Selasa (27/4/2021).

Baca Juga : Warga Tutup Tower 42 M, Ketua RT Tak Hadir Dengan Berbagai Alasan

Swalayan tersebut yaitu Swalayan Bintang 2000 yang terletak di wilayah Tanjungpinang Barat, jalan Sukarno Hatta, pas simpang Lampu Merah.

Informasi yang media dapat terkait Upah/Gaji di Swalayan tersebut sangat jauh dan sangat tidak sesuai dengan UMP/UMK Kota Tanjungpinang

Upah/Gaji tersebut berjumlah kurang lebih 1.800.000. Sementara, UMP/UMK di Kota Tanjungpinang sudah mencapai 3.013.012.

Dinas Tenaga Kerja pun membenarkan hal itu, dan bahkan dinas sudah melakukan pengecekan terhadap swalayan Bintang 2000 tersebut dan di temukan ada dua pelanggaran yakni UMK dan Jam Kerja.

dinas terkait menjelaskan, alasan pengusaha setelah di temukan adanya pelanggaran yakni dengan alasan, Tidak Tau Dan Tak Mengerti Aturannya.

Yang logika saja, apakah mungkin Swalayan ternama tersebut tidak tidak tahu dengan aturan yang berlaku?Sedangkan swalayan ternama itu, bisa di katakan merupakan swalayan terlama di Kota Tanjungpinang.

Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 11 tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker, dalam UU ini di pasal 88E dituliskan mengenai standar upah kepada pekerja yang tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum,” tulis pasal 88E ayat 2 UU tersebut yang dikutip, Jika tidak menjalankan kewajiban ini maka akan dikenakan sanksi seperti yang tertuang dalam pasal 185 ayat 1 UU Ciptaker ini.

Adapun isi nya adalah “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.”

(Yosdarson Daeli)