Rapat Paripurna pengucapan sumpah /Janji pengganti antara waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Sisa masa jabatan 2019 – 2024

0
190

CILEGON, NawacitaPost – Walikota Cilegon, Helldy Agustian menghadiri rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah /janji pengganti antara waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon sisa masa jabatan 2019-2024 di Ruang rapat paripurna DPRD Kota Cilegon, Kamis (25/3).

Helldy menjelaskan rapat ini bermaksud untuk pengucapan sumpah/janji Ketua DPRD sisa masa jabatan 2019-2004. “Mengawali sambutan ini, saya ucapkan selamat kepada saudara Isro Mi’raj, SE, MH atas dilantiknya sebagai Ketua DPRD Kota Cilegon pengganti antar waktu dari Partai Golkar yang baru diresmikan dengan pengambilan sumpah/janji , dengan harapan semoga dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan kepada saudara Endang Efendi , SE Ketua DPRD yang diganti  kami mengucapkan Terima Kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keas dan pengabdian yang telah diberikan ,” Ujar Helldy dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Helldy  mengatakan bahwa pelantikan ini awal bagi saudara Isro Mi’raj sebagai Ketua DPRD. “Saya juga berharap agar saudara dapat bekeja sama dan saling  mengisi untuk tercapainya visi dan misi bersama  Pemerintah Daerah, yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon ,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Helldy Agustian juga mengucapkan hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah dapat dilihat dari lancarnya prosesi. “Beberapa waktu lalu, pada saat usulan Kepala Daerah mendukung DPRD secara Administratif dalam usul peresmian pengangkatan pengganti  antar waktu Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cilegon, semuanya itu ada proses yang sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan,” Jelasnya.

Helldy  juga menyampaikan bahwa pergantian antar waktu merupakan proses politik yang harus dilakukan. “Pergantian antar waktu merupakan proses politik yang harus dilakukan sebagai alat kelengkapan DPRD Kota Cilegon sebagai Ketua Dewan yang baru, tentunya tugas-tugas  unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah sudah menunggu sehingga perlu segera melakukan penyesuain guna memenuhi berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Tata tertib yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas fungsi DPRD,” Tuturnya.(FN)