Permohonan Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru Tidak Dapat di Terima MK

0
252
Para Saksi Pihak Terkait saat pengbilsn sumpah di Sidang Sengketa Pilkada Nisel

Nias Selatan, NAWACITAPOST – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus 10 permohonan dari 32 perkara perselisihan hasil Pilkada 2020 pada Kamis, 18 Maret 2021. “Ada 10 putusan hari ini,” kata Juru Bicara MK Fajar Laksono.

Baca Juga : Menko PMK RI – Muhadjir Effendy Tiba di Nias Selatan Dengan Agenda Kunjungan Stunting 

Sebanyak 10 perkara yang akan diputus tersebut ialah perselisihan hasil Pilkada 2020 Bupati Belu, Bupati Kotabaru, Bupati Pesisir Barat, Bupati Bandung. Lalu Pilkada Bupati Nias Selatan, Bupati Kabupaten Samosir, Bupati Kabupaten Malaka, Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Bupati Kabupaten Karimun, dan Bupati Kabupaten Sumbawa.

Diantara 10 perkara yang akan diputuskan tersebut adalah putusan dengan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Nias Selatan (Nisel) yang diajukan oleh Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru disebut sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan disebut sebagai Termohon dan Dr. Hilarius Duha SH.,MH dan Firman Giawa SH.,MH disebut pihak Terkait.

Pembacaan Putusan MK oleh Hakim MK Anwar Usman

Dari hasil putusan MK tersebut hari ini (dapat dilihat di laman resmi MK dan menyaksikan sidang ini secara daring melalui akun YouTube resmi MK) setelah membaca, mendengar permohonan Pemohon, membaca dan mendengar jawaban Termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak Terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nisel, membaca dan mendengar keterangan ahli pihak Terkait dan Termohon, mendengar keterangan saksi pihak Pemohon dan Terkait, memeriksa bukti-bukti Pihak Pemohon, Termohon, Terkait dan Bawaslu Nisel maka putusan MK yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman rangkap anggota didampingi oleh sembilan Hakim Konstitusi lainnya sebagai anggota, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, baca Anwar.

Pihak Terkait, Kiri – Hilarius Duha & Firman Giawa Sidang Sengketa Pilkada Nisel

“Amar Putusan, Mengadili. Dalam eksepsi 1, menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2, menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima”, ujar Anwar lalu mengambil palu dan mengetok ke meja satu kali.

Demikian putusan tersebut diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Forky, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing -masing sebagai anggota.

(Arisman Zalukhu)