PENANDATANGANAN MoU DPRD PROVINSI BANTEN DENGA POLDA BANTEN TENTANG PRODUK HUKUM DAN BANTUAN PENGAMANAN KEGIATAN

0
154

SERANG, NawacitaPost – Ketua DPRD Banten Andra Soni dan Kapolda Banten Inspektur Jenderal Polisi DR. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, SH., M.H., M.B.A. melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama tentang pembentukan produk hukum daerah dan bantuan pengamanan kegiatan di lingkungan DPRD Provinsi Banten.
[3/3/2021].

Foto bersama DPRD Provinsi Banten dengan Polda Banten

Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama dengan Kepolisian Daerah Banten merupakan perpanjangan yang ke 2 [dua] kali, yang berakhir pada 20 Desember 2019. Selain dengan Polda Banten, DPRD Banten juga telah melaksanakan MOU dengan Kejaksaan Tinggi Banten dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Banten.
Maksud dan tujuan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama adalah dalam rangka mengoptimalkan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam meningkatkan pembentukan produk hukum daerah. Sesuai Pasal 96 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai fungsi : Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan. Selain itu juga untuk meningkatkan koordinasi dan membangun kemitraan sesuai fungsi dan wewenang institusi masing-masing sehingga terjalin harmonisasi dan komunikasi antara pimpinan daerah di Provinsi Banten.
Ruang lingkup penandatanganan Nota Kesepahaman bersama adalah mengenai pembentukan produk hukum daerah dan bantuan pengamanan kegiatan di lingkungan DPRD Provinsi Banten.
DPRD Banten mengapresiasi atas kesedian Kepolisian Daerah Banten dalam pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama sehingga diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dalam mewujudkan Provinsi Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah.
Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama antara DPRD Banten dengan kepolisian Daerah Banten merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten yang termaktub dalam konsideran menimbang huruf c bahwa adanya Provinsi Banten dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
Dikeluarkan oleh:
Sekretariat DPRD