Surabaya NAWACITAPOST – Dalam membangun sebuah pemerintahan dibutuhkan sinergitas antara lembaga Eksekutif dan Legislatif. Selama kedua lembaga ini bisa seiring seirama, dapat dipastikan Surabaya akan lebih baik kedepannya.

Hal ini dipesankan Wakil ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba kepada Eri Cahyadi dan Armuji yang akan segera dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang baru.

” Banyak hal yang harus diselesaikan di Surabaya, bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi yang tak kalah penting juga membangun SDM, dan membangun pola pikir masyarakat Surabaya,” tuturnya dihadapan Nawacitapost, Selasa (23/2/21).

Sebenarnya, menurut Habiba, yang lebih dekat dengan masyarakat adalah lembaga Legislatif karena jam berinteraksi dengan masyarakat 24 jam. Sedangkan untuk Eksekutif terbatas oleh jam kerja.

” Artinya, keluhan-keluha masyarakat lebih banyak disampaikan kepada DPRD,” terangnya.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencotohkan, saat masa reses yang lalu, banyak warga mengeluhkan Program Musrenbang yang sudah 2 tahun mereka usulkan namun sampai hari ini tidak terealisasi. ” Pintunya ada di Legislatif ketika kita melakukan Jaring Aspirasi Masyarakat,” ujarnya.

Struktur APBD bersumber dari dua pintu yakni Musrenbang dan Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas).

” Tentunya kedepan, meskipun lembaga Legislatif yang adalah lembaga politik dan kita tahu di Pilkada kemarin Koalisi besar tidak dipihak Pak Eri (Eri Cahyadi, red), tapi kami berharap sosok pak Eri bisa menjadi sosok orang tua bagi seluruh warga Surabaya. Bukan hanya bagi pendukungnya,” pesan Habiba.

Selanjutnya, Habiba juga mengingatkan terkait janji janji politik semasa kampanye. Seperti nasib RT dan RW yang merupakan aset utama dalam kesuksesan pembangunan di kota Surabaya.

” Insentif RT/RW harus dievaluasi, karena mereka adalah ujung tombak pemerintahan,” cakapnya.

Baca juga :  Rapid Test Masal di Masjid Al Akbar, Ini Catatan Anggota Dewan

Ketika seseorang mengurus administrasi kependudukan, berawal dari surat pengantar RT/RW. Bila tidak ada pengantar tersebut maka pihak Kelurahan tidak akan mau melayani.

” Intinya, peran RT/RW sangat penting tetapi tidak begitu mendapat perhatian besar dari pemerintah. Ini harus menjadi perhatian Pak Eri, sehingga kinerja RT/RW ditingkatkan. Mereka bukan hanya bekerja sebagai adminstrasi kependudukan, tetapi juga menjadi PR (Public Relation) nya Pemerintah dalam mensosialisasikan program-programnya,” urai Habiba.

Untuk Internal di Legislatif, Camelia Habiba yang juga menjabat sebagai Ketua Fatayat NU Surabaya ini berpesan agar tetap mengutamakan amanat rakyat, meski di Pilkada kemarin sempat terjadi pengkotakan.

” Kita ini di lembaga politik, maka seharusnya setelah Pilkada selesai ya kita juga harus selesai dan kembali kepada kepentingan masyarakat. Karena meskipun kita adalah petugas partai, namun ketika masuk di gedung ini dan disumpah dibawah kitab suci maka kepentingan masyarakat adalah diatas segala-galanya,” tukas Camelia Habiba. (BNW)