RS Siloam Cito, Dinas-Dinas Nyatakan “TAK BERIJIN”

0
299
Foto gedung yang rencana akan menjadi Rumah sakit Siloam di area Cito Mall jalan A. Yani Surabaya

Surabaya NAWACITAPOST – Polemik RS Siloam Cito dengan pihak Warga dan Tenan Cito mall masih belum ada titik temu. Meski Komisi A DPRD Surabaya bersama Dinas dinas terkait telah beberapa kali melakukan cek lokasi dan dinyatakan tak berijin, toh pekerjaan persiapan pembukaan Rumah sakit tetap dilakukan.

Dalam pertemuan terakhir, Rabu 17 Februari 2021, Komisi menantang Satpol PP untuk “MENYEGEL” gedung yang akan dipakai sebagai RS Covid Darurat tersebut, supaya tidak ada lagi kegiatan pengerjaan. Hal tersebut sangat berdasar karena cukup dengan pandangan mata, Satpol sudah melihat bahwa bangunan ini sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Apalagi ditambah keterangan para perwakilan Dinas terkait yang menyatakan “TIDAK BERIJIN” bahkan permohonan-pun tidak pernah masuk ke instansi mereka.

Pihak Satpol PP Surabaya yang hadir saat itu mengatakan akan bertindak sesuai aturan dan SOP (Standard Operating Procedure, red) yang berlaku. 

” Kita akan bertindak sesuai aturan dan SOP, monggo kalau ada permohonan Bantib (Bantuan penertiban, red) baik dari warga atau OPD terkait, pasti segera akan kita tindak lanjuti,” ujar Iskandar kasi binalidik satpol pp surabaya. (17/2)

Hal senada dikatakan Dedy mewakili Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DKRTH) Surabaya. Ia menjelaskan bahwa rencana pemanfaatan bangunan Cito sebagai RS darurat Covid, sebenarnya adalah sesuai arahan Walikota Surabaya (Whisnu Sakti Buana, yang pada saat itu sebagai Plt. Walikota Surabaya).

Namun, menrut Dedy tentunya harus memenuhi syarat yang berlaku. ” Sampai saat ini, IMB bangunan ini adalah ijin hotel dan mall. Dan karena ini sifatnya darurat, menurut arahan Walikota, Dinas Cipta Karya tidak boleh mengeluarkan ijin baru,” terang Dedy kepada semua yang hadir.

Dedy menjelaskan, proses perijinan untuk rumah sakit cukup panjang, maka dari itu DKRTH akan segera men-cek lebih detil, apakah pekerjaan sesuai dengan perijinannnya.

Komisi A bersama Dinas terkait bertemu dengan perwakilan penghuni dan pengelola apartemen, pihak Tenan Cito, dan warga sekitar Cito

Dari Bidang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga membenarkan bahwa masih ada ijin lama yang berbunyi untuk pusat perbelanjaan, apartemen, pendidikan dan kesehatan (non RS).

Terkait IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) memang sudah ada, namun berbeda peruntukannya apabila digunakan untuk IPAL Rumah Sakit. Begitu pula untuk Tempat pembuangan sampahnya, maka itu ijin harus ada perubahan dan sampai saat ini belum ada permohonan ijin yang masuk.

Sebagai ‘Gong’, Dinas kesehatan yang tahu standar pembangunan rumah sakit menegaskan sampai saat ini belum pernah mengeluarkan ijin untuk Siloam di lokasi tersebut, dan belum ada pengajuan.

Bahkan menurutnya, saat ini ada regulasi baru terkait pendirian RS Lapangan dan Darurat yang harus ditaati yakni sesuai Peraturan Mentri Kesehatan (Permenkes) No. 3 tahun 2020, khususnya di pasal 22 terkait batasan-batasan lahan atau gedung yang harus memenuhi prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta kemudahan.

” Dalam penjelasan Permenkes 3 tahun 2020, gedung RS minimal harus berjarak 20 meter dari bangunan lain atau pemukiman warga,” ungkap perwakilan Dinkes.

Pada kesempatan itu, perwakilan dari warga, penghuni dan pemilik apartemen dan Pihak tenan kembali menjelaskan keberatannya karena sejak awal peruntukan bangunan disini adalah untuk apartemen, pusat perbelanjaan.

” Kami merasa terusik dan terancam, dan ini menyalahi UU Konsumen, karena tiba-tiba menjadi Rumah sakit dan tidak ada sosialisai,” ujar Yazid.

Ia mengaku tetap mendukung program pemerintah, tetapi harus melihat kondisi. ” Kita hidup di era kebersamaan maka tolong jangan meremehkan nyawa rakyat kecil. Maka itu, kami mengingatkan kata pak WS (Whisnu Sakti) yang tidak akan tanda tangan apabila perijinannya tidak beres,” harapnya.

Untuk itu, Yazid bersama warga dan ratusan Tenan akan segera mengirim surat permohonan keberatan dan permohonan evaluasi ulang Rumah sakit Covid Siloam kepada Pemerintah kota Surabaya.

Sementara menurut Imam Safi’i anggota Komisi A DPRD Surabaya, dari keterangan Pihak Siloam juga mengakui tidak ada pembicaraan dengan pihak penghuni apartemen, tenan dan warga sekitar.

Ia-pun bersaran agar Satpol PP segera melakukan penyegelan supaya tidak ada pekerjaan lanjutan sebelum ada ijin yang lengkap. (BNW)