Ketakutan, Pedagang Cito Mall Tolak RS Covid Siloam

0
285

Surabaya NAWACITAPOST – Rencana pembukaan Rumah sakit Covid-19 Siloam mendapat penolakan dari ratusan pedagang yang ada di Cito Mall jalan A. Yani Surabaya. Pasalnya, rumah sakit yang pada 2014 lalu sempat ditolak perijinannya oleh Pemkot Surabaya ini letaknya dilingkungan Cito Mall tepatnya di area CBD Lippo Cito.

Yang dirasa aneh, Siloam Hospital yang merupakan anak perusahaan dari Lippo Group ini tiba-tiba melanjutkan pembangunannya dengan dalih kebutuhan darurat dan sudah mendapat ijin dari pemerintah kota Surabaya

Ratusan pedagang Cito Mall yang tergabung dalam Perkumpulan Penghuni, Pemilik, dan Pedagang (P4) Cito, melalui Sekretarisnya M. Yazid Mualim membenarkan adanya penolakan pembangunan rumah sakit darurat Covid-19 Siloam Hospital di area Cito mall. Mereka merasa takut tertular virus yang tidak terlihat ini. Terlebih sejak masa pandemi, Cito mall sudah sepi apalagi jika ditambah adanya rumah sakit tersebut.

” Yang menjadi keberatan kita adalah yang namanya Covid-19 sekarang ini menjadi fokus pemerintah bersama kita semua untuk ditanggulangi. Cara menanggulanginya sudah diatur pemerintah, pake masker dan jaga jarak. Nah sekarang malah penderita covid didekatkan ke kita dimana ini adalah area pusat ekonomi,” ujar M. Yazid, Rabu (3/2/2021).

Padahal, kata Yazid dari awal Pandemi, pemerintah mengatur agar tidak terjadi cluster mall, yakni jangan sampai ada penularan di mall. Namun, saat ini malah didekatkan dengan pusat ekonomi.

Apalagi, lanjutnya, belum dibuat RS covid saja sudah tak ada yang mau kesini, apalagi ini ada RS covid-19. Disitu masyarakat otomatis akan berfikir kembali untuk berbelanja di mall Cito. ” Ini yang harus ada perhatian, makanya kita tolak,” katanya.

Yazid berujar, sesaat setelah mendengar akan ada pendirian RS Covid-19 di Mall Cito, Dirinya sudah berusaha melakukan komunikasi dengan pihak manajemen Cito, namun tak membuahkan hasil. ” Mereka bilangnya tidak tahu, ini kan aneh. Disatu area, satu group kok tidak tahu kalau ada persiapan pembukaan rumah sakit.”

Karena tak ada informasi dari pihak manajemen, maka P4 menyatakan sikap menolak pembangunan RS rujukan covid-19. Penolakan dilakukan dengan membuat tulisan-tulisan dengan harapan bisa dipertemukan dengan manajemen Cito sekaligus RS Siloam, dan Pemkot Surabaya untuk mendapat kejelasan lebih dalam dan detil serta meinginkan adanya solusi dari pihak-pihak terkait.

Ditanya jika hal ini tetap dilaksanakan, Yazid mengaku P4 akan menolak sampai batas kemampuannya. ” Disini kita sudah menyalurkan aspirasi kepada DPRD sebagai wakil rakyat,” terangnya.

” Saat 2014 lalu kita masih terima, karena kita berfikir ada hiburan mall bagi masyarakat yang ke RS. Tapi ternyata waktu itu mereka belum berijin. Kemudian saat ini mau dibuat RS lagi, dan khusus untuk covid. Dulu rmendirikan rumah sakit umum saja gak dapat ijin kok sekarang malah diijinkan,” katanya.

Sementara, anggota komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i yang turut mendampingi P4 merasa bisa memahami ketakutan para pedagang.

” Ini buktinya sepi, apalagi kalau ada rumah sakit khusus covid didekatnya,” kata Imam.

Ia merasa kaget bila RS ini sampai beroperasi. Menurutnya, pengadaan Rumah sakit sangat ketat dalam perijinannya, apalagi ini rumah sakit untuk penyakit menular.

” Ini kami mendengar Amdalnya juga belum selesai, maka dari itu kami akan segera memanggil pihak terkait untuk mengetahui perijinannya. Kalaupun perijinan sudah selesai, kami juga ingin memastikan apakah sudah sesuai prosedural,” paparnya.

Kecurigaan Imam memang berdasar mengingat pernah terjadi pada group Siloam juga saat jalan ambles di Gubeng. ” Itu kan juga persoalan ijin,” ujar Legislator Nasdem yang tidak ingin kebutuhan RS Covid tapi dengan merugikan masyarakat banyak.

Imam menjelaskan, di area ini ada banyak pedagang, penghuni apartemen, kampus dan juga pemukiman rumah penduduk yang otomatis akan terkena dampaknya.

” Sekali lagi kami menghimbau, memang Pemkot butuh rumah sakit. Tapi jangan sampai pilihan-pilihan alternatif ini merugikan masyarakat banyak. Maka sebelum ada ijin operasional, Pemkot harus duduk bersama para pedagang, dan warga yang akan terdampak, apakah ada persoalan dibelakang hari atau tidak. Jangan sampai menrabas penolakan, ini sayang. Apalagi mas Whisnu sakti (Plt. Walikota Surabaya .red) hanya sebentar jadi Walikota. Jangan sampai yang hanya sebentar itu meninggalkan kesan yang tidak baik bagi warga. Jangan dipaksakan dulu karena ini menyangkut kepentingan dan keslamatan orang banyak,” tandasnya. (BNW)