SIPD masih Bermasalah, DPRD dan BK Pemkot Surabaya Sepakat pakai Sistem Lama

0
559
Imam Safi'i, anggota Komisi A DPRD kota Surabaya

Surabaya NAWACITAPOST – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mencanangkan, mulai tahun 2021 akan diberlakukan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sistem ini mengatur mengatur tiga hal Informasi yakni informasi Pembangunan daerah (e-planning), Informasi Keuangan Daerah (e- budgeting) dan informasi pemerintah daerah lainnya seperti e-LPPD, e-EPPD, e-perda dll.

Yang disayangkan, sistem ini masih bermasalah dan dimungkinkan server masih bermasalah atau bahkan sistem bisa jadi belum selesai. Terkait hal ini, terjadi permasalahan dalam keuangan maupun penggajian diantaranya di kantor Dewan.

Maka dari itu, DPRD Surabaya melalui Komisi A melakukan hearing bersama Bagian Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Kamis (14/1/21)

Anggota komisi A, Imam Safi’i menjelaskan bahwa dengan SIPD yang bermasalah berakibat anggota DPRD mengalami keterlambatan penggajiannya.

” Temen-temen Dewan hanya menerima gaji pokok yang jumlahnya relatif kecil. Ini mengganggu kinerja Dewan yang kita tahu sendiri, saat pandemi Covid ini seringkali jadi tumpuan masyarakat yang memilihnya,” terang Imam Legislator Partai Nasdem di ruang Komisi A DPRD kota Surabaya.

Dalam hearing tadi komisi A coba menanyakan apakah ada sistem lain apabila SIPD belum rampung atau belum sempurna, mungkin bisa digunakan sistem yang lama.

” Hari ini disepakati sementara memakai sistem lama. Karena apabila menunggu perbaikan SIPD, maka bukan hanya persoalan gaji Dewan namun termasuk keuangan dan belanja yang lain pasti akan terganggu,” katanya.

Sementara ini, karena SIPD terganggu maka yang boleh dilakukan menggunakan sistem yang lama adalah belanja wajib dan belanja mendesak. Sedangkan untuk belanja modal belum bisa dilakukan.

Kepada Kemendagri, Imam mengusulkan kalau memang SIPD belum bisa dilakukan atau masih sering menimbulkan masalah, dapat ditunda saja sambil sosialisasi. Dan biarkanlah, Pemkot Surabaya menggunakan sistem yang lama.

” Apalagi tadi Bagian keuangan menyatakan bahwa sistem di Pemkot Surabaya sudah bagus. Dan saat menggunakan SIPD malah jadi kacau semua,” imbuh Imam.

Maka dari itu Imam kembali menyarankan, apabila SIPD belum siap mohon tidak dipaksakan.

” Daripada mengganggu kinerja semuanya, baik di Pemkot maupun di Dewan,” tandas Imam Safi’i. (BNW)