Sikapi Perwali 67, Tiga anggota Komisi B Lakukan Sidak ke Pengusaha Mamin

0
138
Komisi B DPRD Surabaya melakukan Sidak penerapan PPKM ke Depot Jangkrik Jl. Mayjen Sungkono, Rabu (13/1/21)

Surabaya NAWACITAPOST – Menyikapi Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya nomor 67 tahun 2020, beberapa anggota Komisi B DPRD Surabaya mendukung dengan melakukan beberapa kunjungan terkait penerapan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di beberapa tempat kegiatan perekonomian masyarakat, khusus hari ini kepada pengusaha makanan dan minuman.

” Hal ini kami lakukan untuk memastikan bahwa para pengusaha makanan dan minuman di Surabaya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah kota Surabaya,” terang John Tamrun anggota Komisi B DPRD Surabaya saat melakukan sidak di depot jangkrik jalan Mayjen Sungkono, Rabu (13/1/21)

Menurut John, hari ini Ia bersama beberapa anggota Komisi B menemukan fakta dilapangan bahwa penerapan protokol kesehatan di depot jangkrik sudah dilaksanakan dengan baik dan bagus.

” Kami menghimbau kepada seluruh pengusaha makanan minuman di Surabaya agar menerapkan protokol kesehatan seperti yang sudah dilakukan depot Jangkrik,” Imbau anggota DPRD dari PDI Perjuangan ini..

John Tamrun juga menghimbau agar seluruh masyarakat bersama-sama saling mengamankan dalam arti bukan hanya dilakukan oleh penegak Perda (Satpol PP) namun juga masyarakat umum terutama kepada pengusaha makanan minuman di Surabaya.

Yana pemilik depot Jangkrik mengaku kaget karena tak menyangka akan kedatangan anggota DPRD untuk melihat penerapan protokol kesehatan di tempat usahanya.

Ia menjelaskan sejak awal himbauan PSBB, depotnya sudah melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah, termasuk jam tutup yang biasanya dilakukan pada 22.00 setiap harinya, sejak PSBB depot Jangkrik tutup jam 21.00 mengikuti prosedur yang telah diatur.

Mengenai omset, Yana mengaku memang ada penurunan sejak PSBB awal. ” Memang menurun, tapi sebisa mungkin saya bertahan. Ini juga demi anak-anak yang bekerja disini,” ungkapnya.

Selain di wilayah Mayjen Sungkono, hari ini Komisi B juga mengunjungi Cafe Buro di jalan Sumatra. Dan hasilnya sama, aturan Protokol kesehatan juga sudah diterapkan dengan baik.

Komisi B DPRD Surabaya melakukan Sidak penerapan PPKM ke Cafe Buro Jl. Sumatra, Rabu (13/1/21)

” Di PSBB awal kami hanya mengontrol saat pengunjung datang dengan menggunakan cheker. Setelah ketentuan yang baru yakni 25%, kami melakukan pembatasan melalui reservasi bagi yang ingin berkunjung kesini yakni maksimal 50 orang,” terang Didit manager Cafe Buro.

Kepada media John Tamrun hanya mengoreksi cara duduk yang terdapat di cafe Buro, namun untuk yang lain dinyatakan sudah baik.

Dalam hal ini, Komisi B berharap kepada OPD terkait terutama penegak Perda dan Perwali bisa memberikan sosialisasi dan bimbingan terhadap tempat-tempat usaha agar juga dapat melakukan perbaikan. ” Tidak langsung menutup tempat usaha tersebut,” katanya.

Mengacu pada surat edaran, John menjelaskan tidak ada penutupan usaha hingga pukul 22.00 karena lokasi mereka bukan didalam mall.

” Penegakan penting dilakukan, namun harus dengan cara-cara yang baik dan sesuai aturan,” tandasnya.

Menambahkan rekan Komisinya, Akhmad Suyanto mengingatkan, pendekatan pemerintah bukanlah pendekatan terakhir pada penertiban.

” Dampak dari penertiban/penutupan adalah vonis publik, yang artinya resto ini cafe ini depot ini akan di cap sebagai pelanggar. Ini yang berbahaya,” tegasnya.

Sebelum ada penutupan atau penertiban, pemerintah wajib menyiapkan petugas untuk melakukan pembinaan, kata Akhmad Suyanto Legislator dari PKS ini.

Turut hadir dalam sidak tersebut, Alfian Limardi anggota Komisi B dari fraksi PSI. (BNW)