Hj. Luthfiyah, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Surabaya NAWACITAPOST – Dalam upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Surabaya, Pemerintah kota telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 67 Tahun 2020.

Perwali 67 tahun 2020 adalah perubahan dari Perwali 28 dan 33 tahun 2020 untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor4 Tahun 2020.

Salah satu isi dari Perwali tersebut adalah memuat aturan jam malam yang menimbulkan reaksi dari Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Luthfiyah.

Wakil rakyat yang membidangi perekonomian dan keuangan ini merasa kasihan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) dan warung yang selama ini buka hanya di malam hari apabila Perwali ini jadi ditetapkan.

” Jika PKL dan warung tidak bisa berjualan, lantas siapa yang harus bertanggung jawab kebutuhan keluarganya. Sedangkan Perwali 67 pasal 32 ayat (1) memuat pembatasan jam operasional kegiatan hanya sampai jam 10 malam,” tanya Lutfiyah lewat sambungan selular, Minggu (10/1/21)

Dalam Pasal 32 ayat (2), masih Lutfiah berbunyi pembatasan jam operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, Apotek dll.

Masih di ayat 2, yang masih boleh buka adalah Pasar, Sarana Transportasi (Stasiun, terminal, dan pelabuhan), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Jasa pengiriman barang dan Minimarket yang terintegrasi dengan bangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.

Diakhir, Legislator Partai Gerindra ini berharap PKL dan warung masih bisa tetap buka tentunya dengan menekankan disiplin protokol kesehatan yang ketat.

” Kalaulah tetap dibatasi, saya sebagai lembaga Dewan minta Pemkot Surabaya kasih solusi yang terbaik,” tandasnya. (BNW)

Baca juga :  Karyawan Toko Bangunan di Blitar Temukan Bayi Terbungkus Dalam Tas