Tak Setuju Pemberlakuan PPKM, ini penjelasan Mahfudz

0
226

Surabaya NAWACITAPOST – Dalam upaya menekan penularan virus corona (Covid-19), Pemerintah pusatt mengumumkan kembali akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021. Karena hanya berlaku di beberapa wilayah yang masuk kriteria saja, maka akan menggunakan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Menurut sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz, hal ini otomatis akan melumpuhkan roda ekonomi

Mahfudz berpendapat, pertama tidak ada satupun wilayah atau daerah yang senang diberlakukan PSBB termasuk di surabaya yang saat ini roda perekonomian sudah mulai merangkak bangkit, ujarnya Kamis (07/01/2021) ditemui di gedung DPRD Kota Surabaya.

Mengacu pada otonomi daerah, Ia mempertanyakan mengapa aturan PPKM tidak diserahkan ke daerah masing masing tapi harus diatur oleh pusat.

Arti Otonomi daerah, mahfudz menjelaskan berarti desentralisasi bukan sentralistik yang harus diatur oleh pemerintah pusat.

“ Pusat tidak tahu persis keadaan daerah, ini yang akan membuat tidakt sehat,” terang wakil ketua Fraksi PKB Surabaya ini.

Di Surabaya, lanjutnya, tidak perlu ada PSBB. Yang terpenting adalah protokol kesehatan (Protkes) diterapkan dengan ketat. ” Saya yakin warga surabaya sangat cerdas bukan ecek ecek,” katanya.

Harusnya tidak ada lagi pembatasan roda perekonomian, ” Ketika sudah mulai bangkit saat ini akan kembali dibatasi. warga butuh stimulus.”

Mahfudz tak bisa menjamin PPKM kali ini hanya 2 minggu,” Kalau diperpanjang lagi siapa yang berani jamin ?,” tanyanya

Untuk itu, Ia menegaskan sebagai rakyat dirinya tidak sependapat adanya PPKM atau PSBB meskipun itu instruksi dari pemerintah pusat. (BNW)