Ketua Komisi A Sepakat PSBB Jawa-Bali Diterapkan

0
307
Hj. PERTIWI AYU KRISHNA, SE.,MM., KETUA KOMISI A DPRD KOTA SURABAYA DARI FRAKSI GOLKAR

Surabaya NAWACITAPOST – Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna mendukung langkah Pemerintah pusat yang akan kembali menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di jawa – bali mulai 11 januari sampai 25 januari 2021.

Bunda Ayu, sapaannya mengaku hal ini memang harus dilakukan untuk pencegahan penularan virus corona (Covid-19) yang hingga kini mulai meningkat kembali.

“Sangat bagus, kami mendukung kembali dilakukan PSBB,” ucapnya kepada Nawacitapost di ruang Komisi A DPRD Surabaya, Rabu (6/1/21).

Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, PSBB ini hanya pembatasan sesuai kategori. ” Jangan disalah artikan dengan lockdown seperti di negara lain.”

Pembatasan, Ayu coba mencontohkan seperti pembatasan pengunjung Mall dan restoran 50 sampai 75 persen dari kapasitas biasanya.

“ Saat ini rumah sakit sudah penuh pasien covid-19,” terangnya.

Mengapa Jawa dan Bali, menurut Ayu karena padatnya penduduk di kedua wilayah ini jadi harus ada pembatasan kerumunan. Disamping itu pada umumnya orang jawa senang wisata ke pulau bali, dan sebaliknya orang pulau bali juga senang wisata ke pulau jawa.

“Karena memang tempat wisata yang ada di pulau jawa dan bali banyak sekali dan rawan kerumunan,” ungkapnya.

PSBB juga harus dilakukan didunia pendidikan, “Beruntung selama ini masih diberlakukan proses pendidikan daring,” kata Penasehat Fraksi Golkar ini.

Menyikapi hal itu, sebagai anggota Dewan Ayu mengimbau agar masyarakat mentaati keputusan aturan PSBB dari pemerintah pusat sehingga dapat mencehah penularan virus hingga menyebabkan klaster-klaster baru covid-19.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengumumkan akan kembali membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Provinsi Bali. Hal ini berlaku 11 Januari sampai 25 Januari 2021.

Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

” Pembatasan ini bukan pelarangan kegiatan, tetapi hanya pembatasan,” ujarnya, Rabu (6/1).

Pemerintah, kata Airlangga melihat parameter perkembangan penanganan Covid-19, antara lain, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen. Juga melihat kasus aktif di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen.

Pembatasan kegiatan masyarakat ini, masih Airlangga antara lain membatasi tempat kerja dengan WFH 75 persen, belajar dilakukan secara daring, jam operasional pusat perbelanjaan, hingga jam operasi moda transportasi. (BNW)