Lahan 1 Hektar Eks SMPN 5 Pekanbarau Punya Umar Ali dan 8 Rekannya, Diduga Diserobot Eddy Ngadimo

0
351

Siak, NAWACITAPOST – Lahan seluas 1 hektar itu dibeli Ali (76) bersama 8 orang rekannya sejak tahun 1979 dengan cara dicicil, dan lunas pada tahun 1982.  Lalu dibuat Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT).

Baca Juga : Bunda PAUD Siak : Anak Usia Dini Penerus Bangsa Menuju Generasi Emas

Lahan eks SMPN 5 Pekanbaru itu berdasarkan SKPT milik Umar dan 8 rekannya.  Namun, lahannya sudah didirikan bangunan Ruko  oleh Eddy S Ngadimo yang mendapatkan lahan dari H Asril, begitulah percakapannya.

Dimana H Asril mendapatkan tanah ini dari Mangaraja Puan Ditagih SH pada tahun 1995 dengan sistem hibah,” ungkapnya didampingi Dadang sebagai pihak diberi kuasa menyelesaikan serobotan lahan ini, Rabu (16/12/2020)

Ketika di tanya kepada H Asril jelas Umar Ali, ternyata H Asril tidak pernah jual beli dengan Eddy S Ngadimo. Bahkan tandatangan H Asril dipalsukan. ” H Asril mengatakan dia tidak ada menjual lahan tersebut kepada Eddy Ngadimo,’ katanya.

Dadang menambahkan para guru tersebut mengklaim bahwa tanah seluas 1 hektar di Jalan Arifin Achmad Pekanbaru, yang dibangun ruko adalah milik mereka.

Dikatakan Datang, pada tahun 2016 lahan tersebut dibangun ruko oleh Eddy S Ngadimo, hingga para guru ini mengecek keabsahan hak atas tanah Edy S Ngadimo.

“Setelah dicek, ternyata sertifikat milik Eddy S Ngadimo yang diterbitkan BPN berdasarkan SKGR Kelurahan Sidomulyo Timur ada masalah. Arsip SKGR di kelurahan tidak ditemukan,” jelas Dadang.

Dadang menyebut tanah yang dimiliki Eddy S Ngadimo dari H Asril dengan sistim hibah dari Mangaraja Puan Saragih SH tanggal 16 Oktober tahun 1995 adalah batal dan tidak sah putusan perkara No.62/PDT/G/2009/PN, serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

“Kami berharap permasalahan ini bisa menjadi perhatian nasional, sesuai dengan instruksi presiden yang dengan tegas meminta pemberantasan mafia tanah,” ungkapnya.

Sementara Eddy S Ngadimo di wakili anaknya Budi yan dijumpai di lahan sengketa mengatakan sengketa tanah ini sebaiknya dikonfirmasi ke pihak kepolisian.

“Di sini kita sama-sama merasa benar, jadi konfirmasi saja ke kepolisian. Karena masalah ini sudah sampai ke Polda Riau,” kata Budi, sokhiaro halawa