Lahan 5,8 Ha di Batam Bermasalah? PT Capana Merasa Berhak, DPC LAKI Ke BP Batam Ambil Sikap Tegas

0
330

Batam, NAWACITAPOST – Lahan seluas 5,8 ha di kelurahan Sambay Kecamatan Nongsa, Batam menjadi   masalah, karena ada berbagai pengakuan yang merasa memilikinya.

Baca Juga : Polisi Tangkap 4 Oknum Pegawai Dinsos Kota Batam yang Memeras Pengemis di Jalan

SEPERTI dilansir media Probatam.co, 10 Oktober 2020, bahwa PT. Capana adalah salah satu pengembang property lahan di kawasan milik BP Batam yang terletak di Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa dengan luas lahan sebesar 5,8 Ha, sesuai PL No. 212050342 Tanggal 05 September 2012.

Bahwasannya telah terbit Sertifikat HPL No. 433/Sambau tanggal 16 Juni 2020 atas nama BP Batam, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, membuat legalitas pengembangan lahan kini menjadi LENGKAP. Sehubungan penerbitan Sertifikat HPL tersebut maka PT. CAPANA telah dapat melanjutkan proses peningkatan legalitas perijinan pembangunan proyek ke BP Batam.

BP Batam mencabut kepemilikan lahan yang dipasang PT Prima Makmur Batam dilahan milik PT Capana di Sambau. foto ist/probatam.co

Namun niat baik perusahaan guna mengembangkan bisnis propertynya guna membangun kota Batam menjadi kawasan kota yang modern dan maju menjadi TERHAMBAT. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 secara memaksa dan arogan PT. PRIMA MAKMUR BATAM memasang plang papan nama perusahaannya diatas lahan milik PT. CAPANA yang bertuliskan “TANAH INI SUDAH DIGANTI RUGI DAN DALAM PENGUASAAN PT. PRIMA MAKMUR BATAM” jelas merupakan tindakan melawan hukum

PT. Capana melalui kuasa hukumnya Maxxima Law Office mengirimkan surat pengaduan Nomor 0049/CPN/MLO-SK/IX/2020 yang diterima oleh Kantor BP Batam pada tanggal 16 September 2020, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. PRIMA MAKMUR BATAM. Kemudian BP Batam dengan cepat dan tanggap merespon aduan tersebut, dan mengambil langkah penertiban dan pencabutan plang yang dipimpin langsung oleh Kasi Patroli dan Pamling Bapak Puraem O Sinambela pada hari Jumat, 09 Oktober 2020 Jam 15.00 WIB bertempat di lokasi lahan PT. Capana.

Kemudian BP Batam melalui Mulyono, mengatakan bahwa ini lahan yang di miliki oleh PT.Capana sudah sesuai dengan data yang ada, dan PL NYA pun sudah sesuai, dan ini lahan untuk sekolah TK. Tabita ini berdiri di atas tanah milik PT. Capana sesuai dengan PL yang di ukur beberapa waktu lalu. Jumat, (11/12/2020).

Sementara itu Ketua DPC Laskar anti korupsi Indonesia (LAKI) Batam, Yustinus Buulölö  menegaskan bahwa patok tersebut yang ditetapkan BP Batam tidak benar. Yang dikatakan Mulyono patokannnya tersebut baru dibuat satu bulan lalu. Jadi, waktu memberikan patokan tersebut LAKI sudah datang ke lapangan dan menyaksikan bahwa itu bukan patokan lama, tuturnya kepada nawacitapost.com, Jumat (11/12/2020).

Edi menandaskan kepada BP  Batam mengambil sikap terhadap PT. Capana yg tidak pernah ada lahan di tahun 2016.  Sebenarnya kalau PT. Capana benar punya lahan tersebut. Kenapa sertifikat di keluarkan oleh BPN?. Ada apa sebenarnya dengan BP Batam dan PT. Capana, ujarnya. arianto gea/berbagai sumber.