Cluster Covid Baru, Anggota Komisi A Minta TP dan Pakuwon Mall Ditutup
Imam Syafi'i, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari fraksi Demokrat-Nasdem

Surabaya NAWACITAPOST – Beberapa hari ini sempat tersiar kabar bahwa Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah mengajukan permohonan mutasi maupun kenaikan jabatan kepada Mendagri melalui Pemprov Jatim untuk para ASN di Pemerintah Kota Surabaya.

Didalam surat tersebut dimohonkan agar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) diganti atau di mutasi. Selain itu, ada usulan untuk Plt. Ka. Dinas DKRTH Surabaya Anna Fajriatin agar didefinitifkan.

Menurut Imam Safi’i anggota Komisi A DPRD kota Surabaya, hal ini sungguh aneh dan melukai rasa keadilan.

Hari-hari ini, masih Imam, DKRTH seringkali dilaporkan oleh masyarakat karena netralitasnya di Pilwali Surabaya diragukan.

Bahkan, banyak media menulis DKRTH sudah dilaporkan, Baik di Bawaslu, Kepolisian atau KASN. ” Harusnya ini diganti, kok malah mau didefinitifkan,” ujar Imam kepada media, Kamis (19/11/20).

Politisi Nasdem ini mencontohkan, untuk pemasangan PJU saat ini sudah tidak melalui prosedur yang ada, tapi hanya lewat pengajuan di Paslon nomer 1.

” Warga hanya kirim pesan WA kepada paslon 1, kemudian langsung ditindak lanjuti oleh DKRTH,” kata Imam kecewa.

Selain itu, tempat-tempat yang dijadikan ajang kampanye tersebut juga dipasang lampu yang merupakan fasilitas DKRTH.

” Ini menurut kami tentu saja ada penyalahgunaan wewenang, tapi anehnya sekarang kok malah diusulkan untuk didefinitifkan ?” tanya Imam.

Sekali lagi Imam mengingatkan bahwa hal ini tidak bisa ditutup-tutupi untuk masyarakat.

Dalam hal ini Imam mengaku sepakat atas pernyataan Arif Fathoni rekannya di komisi A bahwa dibuka saja semuanya. ” Kalau pejabat dimutasi alasannya apa. Mungkin tidak mau menjalankan perintah yang diduga ada kepentingan dengan politik. Sebaliknya, pejabat yang terus bisa memenuhi perintah-perintah yang ada kaitannya dengan politik praktis terutama kontestasi Pilwali Surabaya, justru sekarang mau didefinitifkan menjadi kepala dinas,” jelas Imam Safi’i.

Baca juga :  Resmikan Posko Kemenangan, Budi Leksono : Kampanye, Ceritakan Kebaikan

Semua tahu Bu Wali ini kelasnya kepala daerah tingkat dunia, tentu saja ukurannya selain kinerja menurut Imam adalah moralitas dan integritas. ” Hanya saja, hari-hari ini kok saya meragukan integritas Walikota. Meski sudah banyak bukti-bukti tentang ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang, itu dianggap angin lalu. Dan bahkan kesannya saat ini kasat mata, publik bisa melihat dan terus dilakukan,” paparnya.

” Sebaiknya stop saja, supaya nanti bisa berakhir dengan Khusnul Khotimah,” tandas Imam. (BNW)