Diduga Aparat Pemerintah Melakukan Cacat Hukum

0
502
Diduga Aparat Pemerintah Melakukan Cacat Hukum

Medan, NAWACITAPOST- Akhirnya investigasi dan observasi dari Advokat Bersatu PHLHPN yang berkedudukan di Jl. Prof. T. Zulkarnain SH No. 1/12 Medan 2015 membuahkan hasil. Yakni baik secara langsung maupun wawancara kepada warga. Yang mana hasilnya berupa adanya dugaan informasi data dan dokumen palsu serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Nurmala C. Ginting SH.

“Sesuai surat kami yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Prov Sumut Nomor Surat : 167 / Phlhpn /Lprn /II/ 2020  dan Bapak Bupati ,cq Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Cq Bapak Camat  dan cq Bapak Panghulu  Kabupaten  Simalungun. Nomor Surat: 168/Phlhpn/Lprn/II/2020 tidak sesuai dengan hasil wawancara PHLHPN di lapangan,” kata Nurmala kepada Nawacitapost pada (11/11/2020).

Baca Juga : Kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia Banyak Melanggar Aturan PSBB DKI

Nurmala menyebutkan. Bahwa surat yang sudah ditujukan kepada Bupati dan cq Kepala Dinas Lingkungan kabupaten Simalungun Nomor Surat : 167 /Phlhpn /Lprn/II/2020 sudah bertahun-tahun dilaporkan masyarakat. Dalam laporan tersebut pencemaran dan pengrusakan lingkungan. “Pemerintah setempat serta staf ahlinya mempersulit dan memperlambat penyelidikan, maka telah ditemukan pelanggaran Peraturan dan Perundangan” jelasnya.

Baca Juga : Muhammadiyah Minta Pemerintah Sanksi Tegas Acara Rizieq Shihab

Surat Nomor: 4901/ 24 58 /DIS.LH.SU /IX/2020 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyangkut perihal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh pemerintah. Adalah  PT Mulia Tani Jaya, Camat Padang Tualang kabupaten Langkat, PT. MAR / MAKMUR ABADI RAYA, Padang Tualang Langkat, PTPN IV dan CV. Sinar Tanera di Desa Bah Gunung, kabupaten Simalungun. Kemudian lokasi PT. JAPFA Comfeed Indonesia TBK farm I Desa Bandar Mesilam 2 farm Kabupaten Semalungun yang seakan – akan perusahaaan ini sudah memenuhi standart. Yakni pengelolaan limbah yang berdampak pada lingkungan hidup.

“Berdasarkan temuan dan fakta – fakta serta laporan dan pengaduan masyarakat telah terjadi pencemaran lingkungan hidup dan perusakan dampak yang lebih besar dan luas. Yang mana tidak ada penghentian pencemaran dan pemulihan perusakan. Bahkan dibiarkan bertahun – tahun yang menimbulkan banjir dan longsor. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau tidak dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain didalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan,” jelas Nurmala.

Secara rinci Nurmala C. Ginting mengatakan lebih lanjut. “Dugaan penyalahgunaan kewenangan dilakukan Aparat Pemerintah sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah atau penyelenggara negara. Cacat hukum keputusan atau tindakan pemerintah atau penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur. Berupa unsur kewenangan, unsur prosedur, unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam 3 macam. Yakni cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi,” terangnya.

“Bahwa telah terjadi pembiaran pencemaran lingkungan hidup yang berakibat tidak ada pengawasan, pemulihan dan tindakan tegas oleh aparat pemerintah. Demikian surat pengaduan ini kami sampaikan, semoga bapak dapat menindaklanjuti sesuai Undang – Undang dan peraturan – peraturan yang berlaku di Indonesia seadil – adilnya. Atas perhatian dan kerja sama dari bapak, kami ucapkan terima kasih,” pungkas Nurmala G. Ginting. (Handru)