Reses Semampir, Hj. Lutfiah : Pemkot Surabaya Wajib Segera Update Data Bansos

0
68

Surabaya NAWACITAPOST – Pekan lalu, Anggota DPRD Surabaya memasuki masa istirahat atau biasa disebut RESES Dewan, dan waktu ini biasanya digunakan untuk turun ke wilayah pilihan Dapil (Daerah pemilihan) masing-masing demi menampung aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya.

Agenda Reses juga digunakan untuk mengawal program pemerintah di Dapil masing-masing serta mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, juga menampung keluhan dan usulan masyarakat.

Hari Minggu lalu, agenda reses juga dilakukan wilayah Kecamatan Semampir Surabaya oleh Hj. Luthfiyah, Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra dengan media virtual dan sebagian tatap muka, dalam upaya tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku.

Hadir dalam kesempatan tersebut, warga, tokoh masyarakat serta karang taruna wilayah setempat.

Di kesempatan berbeda, kepada media Hj. Luthfiyah mengaku mendapat keluhan warga dari hasil reses yang dilakukannya di Kecamatan Semampir. Dari sejumlah RW (Rukun Warga) mengeluhkan tentang bantuan bantuan dari Pemerintah baik itu dari APBD maupun APBN untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)”

“Ada beberapa keluhan dari pak RW tentang bansos tidak merata dan tidak sesuai data MBR terdampak Covid-19, seperti pekerja lepas dan harian atau korban PHK, data yang disampaikan RT ke RW , sehingga banyak warga yang protes ke RT dan RW ,” kata H. Luthfiyah, Senin (26/10/2020).

Dalam hal ini, politisi perempuan Partai Gerindra dan juga ketua Komisi B, meminta transparansi data dan skema penyaluran Bansos pemkot.

“Perlu transparansi data dan informasi seluas-luasnya mengenai skema penanganan bansos dari pemkot. Jangan sampai mengorbankan jajaran yang lebih dekat dengan warga yaitu ketua RT dan RW,” ujar Luthfiyah.

Luthfiyah juga mengharapkan, agar Pemkot Surabaya segera melakukan update data MBR dan mendata masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang sudah menjadi wabah nasional.

Bantuan sosial penanganan wabah Covid-19, bermacam-macam di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako dan bantuan langsung tunai (BLT). Sehingga menjadi penting Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur untuk update data penerima bansos. agar meminimalisir permasalahan di lapangan dan yang terpenting harus  di update, supaya dipakai  acuan adalah data yang  baru, ungkap Luthfiyah.

“Semua permasalahan ini, saya tampung dan akan saya sampaikan ke Pemkot Surabaya dengan dinas terkait,” pungkasnya. (BNW)