Lapor Bawaslu, Relawan KIP Progo 5 Sebut Risma Langgar UU Pilkada

0
773
Foto : Istimewa

Surabaya NAWACITAPOST – Relawan KIP Progo 5 melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini ke Bawaslu Surabaya. Pelaporan tersebut disertai bukti berupa foto-foto kegiatan dan video kegiatan ‘Roadshow Online, SURABAYA BERENERJI’ yang diadakan pada Minggu (18/10/20) serta foto pengiriman tandon air menggunakan truk berplat merah yang diduga dikirimkan sehari setelah dilaksanakan video converence tersebut.

“Laporan saya masukkan hari ini kepada Bawaslu, Gakkumdu dan juga ada tembusan kepada Gubernur Jawa Timurserta Mendagri sebagai pejabat yang ada di dalam pemerintahan yang memberikan SK kepada Risma,” kata Ketua Relawan KIP Progo 5, Rahman, Rabu (21/10/20) di kantor Bawaslu Surabaya Jl. Tenggilis Mejoyo.

Dari bukti-bukti yang diserahkan tersebut merupakan fakta dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan Wali Kota Risma.

“Bukti yang saya lampirkan, merupakan fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan Risma, wali kota aktif Surabaya yang seharusnya memegang teguh netralitasnya sebagai pimpinan di jajaran Pemkot,” tegasnya.

Kepada media Rahman menceritakan kronologis peristiwa yang dilaporkannya. Ketika itu Minggu (18/10) sekitar pukul 16.15 Wib hingga pukul 16.49 Wib. Wali Kota Risma muncul dalam kegiatan yang bertajuk ‘Roadshow Online, SURABAYA BERENERJI’ menggunakan aplikasi zoom.

Dalam agenda tersebut, menurut Rahman, Risma telah menggiring opini meminta agar masyarakat memilih anaknya yaitu Eri Cahyadi pada Pilwali 9 Desember mendatang menjadi wali kota Surabaya. Disitu Risma juga menyebut bahwa Eri adalah orang pilihannya.

“Saya tidak ingin yang saya bangun hancur, Eri orang pilihan yang tepat dan terbaik,” kata Rahman saat menirukan percakapan Wali Kota Risma dalam video zoom itu.

Menurut Rahman, peristiwa ini tentu menciderai demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil atau jurdil, karena Risma sebagai wali kota aktif keberadaannya terkait dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai wali kota, masih katanya, seharusnya Risma menciptakan demokrasi yang bersih dan mengedepankan netralitas agar jajaran ASN di bawahnya pun memegang teguh netralitas. ” Bukan malah memanfaatkan posisinya sebagai wali kota untuk kepentingan Paslon tertentu, apalagi sampai memanfaatkan infrastruktur dibawahnya seperti UMKM binaan pemkot dan banyak lagi,” ujarnya. (21/10)

” Pada kejadian kemarin hari Minggu, ada paslon yang diuntungkan yaitu paslon nomor 1, dan yang dirugikan paslon nomor 2. Karena di situ Risma dengan jelas mengajak kepada audiens untuk memilih paslon nomor 1,” terangnya.

Dalam hal ini Rahman menegaskan, Risma sebagai kepala daerah terikat dengan undang-undang Pilkada nomor 71 ayat 1, 2, dan 3. Dimana dijelaskan bahwa kepala daerah dilarang melakukan atau membuat kebijakan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, tandasnya. (BNW)