Pro Kontra Pencairan Dana Kelurahan, Dewan : Ini Patut Dicurigai !

0
215

Surabaya NAWACITAPOST – Dana kelurahan yang sempat di hentikan karena ada covid, mendadak akan direalisasikan oleh Pemkot Surabaya dalam waktu dekat ini. Ada apa ?

Diawal, dana kelurahan memang dianggarkan sebesar 573 miliar tapi karena ada covid, tidak jadi dilaksanakan dan saat ini sesuai lappran Pemkot tersisa 63 miliar karena sebagian dipakai untuk dana permakanan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri maupun isolasi ditempat  yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota.

Nah, dari sisa tersebut oleh Pemkot akan dibagikan kepada 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti pembelian barang antara lain komputer, terop, sound system dan sebagainya.

” Ini patut dicurigai,” ujar Imam Syafi’i, Anggota Komisi A DPRD Surabaya kepada Media, Kamis (24/09/2020).

” Pak lurah memanggil para RW untuk mengajukan usulan, itu yang menurut kami patut dicurigai, karena tiba-tiba para RW diminta mengajukan usulan pengadaan barang seperti komputer,  terop sound system dll, ” ujar Imam diruang Komisi A.

Untuk itu, Dewan berhak mempertanyakan, kenapa dana kelurahan ini mendadak mau direalisasikan mendekati 9 desember yang diketahui bersama adalah saatnya pencoblosan Pilkada Surabaya ?

” Maka dari itu, saya meminta teman teman di Dewan terus mengawasi penggunakan dana ini,” terang Politisi Partai Nasdem ini.

Kami kwatir, lanjutnya, ini seperti hibah, tapi menggunakan dana kelurahan. ” Kalau ini kemudian dipakai untuk mempengaruhi agar RW atau warga di RW yang menerima dana kelurahan untuk memilih salah satu calon kontestan Pilwali Surabaya, terus terang kami keberatan,” ungkapnya

Supaya tidak terjadi conflict of interest (Konflik Kepentingan), Imam Syafi’i menyarankan agar pencairan dana tersebut direalisasikan setelah pencoblosan bulan desember, mengingat permintaan para RW tidak urgent sehingga masih bisa ditunda setelah coblosan pilkada, ujarnya.

Kalaupun sampai direalisasikan dalam waktu dekat ini, Imam menghimbau kepada masyarakat agar bersama-sama melakukan pengawasan.

” Masyarakat harus sadar, bahwa dana ini adalah dari APBD bukan dari seseorang (kontestan. red),” tandas Imam Syafi’i. (BNW)