Komisi A Pertanyakan Surat Pengunduran di Eri Cahyadi

0
226
Beberapa Pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya saat rapat koordinasi bersama stakeholder

Surabaya NAWACITAPOST – Tahapan pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya telah dilakukan kedua Pasangan calon yang maju di Pilkada Surabaya nanti. Namun hingga saat ini salah satu Calon Walikota Eric Cahyadi belum menyerahkan surat kepenguduran dirinya sebagai Aparat Sipil Negera (ASN).

Terkait hal ini, anggota komisi A DPRD Kota Surabaya Bahtyar Rifai meminta ada pakta integritas bagi seluruh ASN Pemkot Surabaya, karena diharapkan para ASN dapat bersikap netral di tahun politik ini yang secara kebetulan salah satu dari ASN mencalonkan diriri sebagai Calon Walikota.

“ Pakta integritas, saat ini sangat diperlukan untuk menjaga netralitas ASN,” ujar Bahtiyar Rifai di gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (23/9/2020).

Ia menjelaskan, bahwa di Pilkada Surabaya ada salah satu calon ASN dari Pemkot Surabaya. Tapi hingga saat ini belum menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kepala Bappeko kota Surabaya. ” Seluruh otak pembangunan Surabaya ada di bappeko. Takutnya ada proyek kemasyarakatan yang bisa diklaim atau digunakan untuk kepentingan politiknya,” katanya.

Bahtiyar melanjutkan,“ Untuk itu Komisi A berharap melalui inspektorat Surabaya maupun Bawaslu harus ketat melihat aturan yang ada,” terangnya

Harusnya, menurut Wakil Ketua Fraksi Gerindra ini, ASN harus netral dan bisa menjaga kenetralan di Pilkada Surabaya. ” Sebab, sebelumnya Eri Cahyadi mengaku dirinya tidak mendaftar, tapi pada kenyataannya Ia telah mendaftar di pusat. Kenapa justru sampai kecolongan, mestinya Bawaslu dan Inspektorat ini harus menindaklanjuti. Saya kira pemkot dan bawaslu harus netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2020,” ungkap Anggota Dewan yang berangkat dari Dapil 4 Surabaya ini.

” Sampai saat ini, Komisi A belum mengetahui surat pengunduran diri Eri Cahyadi secara legalitias. Ketika ASN ini sudah berhenti otomatis segala bentuk fasilitas harus dilepas. Jangan sampai ada kesan APBD dibuat kampanyenya,” ujarnya,” Intinya ASN harus netral.”

Beberapa Pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya

Senada dengan rekannya, Ketua Komisi A Pratiwi Ayu Khrisna mengaku sejak awal sudah memanggil Bagian Pemerintah dan BKD untuk meminta menjaga netralitas ASN dalam proses tahapan bakal calon peserta Pilkada Surabaya.

Terkait hal ini, Bunda Ayu panggilannya mengingatkan bahwa, bahaya apabila ASN Pemkot Surabaya ada yang bermain-main. Apalagi saat ini ada salah satu Calon di Pilkada Surabaya dari ASN.

Menurut Ayu, jauh hari mereka (ASN, red) diduga telah mensosialisasikan dirinya menggunakan APBD atau yang lainnya. ” Itulah tujuan kami di Komisi A untuk mengkritisi hal tersebut dan permintaan untuk diadakan Pakta Integritas,” tandas Politisi Partai Golkar ini. (BNW)