Surabaya NAWACITAPOST - Komisi A DPRD Kota Surabaya, baru-baru ini menerima pengaduan dari para RW bahwa ada Ketua LPMK di Surabaya yang merangkap sebagai Ketua PAC salah satu Partai Politik.

" Ini sudah menyalahi aturan Permendagri 18 tahun 2018 dan harus ditindak tegas," ujar Camelia Habiba, Wakil Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya, Kamis (17/9/20).

Menurutnya, selain menyalahi aturan, hal ini juga masuk ke ranah 'Pidana' yakni pembohongan publik terkait dokumen.

" Dia sudah menunjukkan surat pengunduran diri kerika pemilihan LPMK, tetapi kemarin masih atas nama Ketua PAC Partai mengikuti Pleno di PPK. Ini berarti Ia sudah melakukan pembohongan publik," lanjut Habiba.

Dalam hal ini, Habiba meminta kepada Camat dan Lurah untuk segera menindak 'Oknum' atau pengurus LPMK yang masih merangkap jabatan sebagai Ketua PAC Partai.

" Disini memang dipertaruhkan kenetralitasan ASN. Jadi sekali lagi kita minta Camat dan Lurah untuk menindaklanjuti Oknum-oknum yang seperti itu," tegasnya.

Habiba menjelaskan, dirinya memang baru mendapat satu laporan yang bukti fotonya konkrit. " Tapi tidak menutup kemungkinan ditempat lain ada yang seperti itu," kata Politisi PKB ini.

Salah satu pengurus LPMK Wonokusumo yang mewakili salah satu partai dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Kecamatan Semampir - Surabaya. Kamis (3/9/20)

Ditanya wilayah yang dilaporkan, Hahiba blak-blakan menjawab tepatnya di kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan ini sudah menimbulkan wacana gerakan para RW untuk melaporkan yang bersangkutan.

" Daripada rame, mending diselesaikan sehingga Surabaya sejuk," ungkap Habiba. (BNW)