Komisi A : Dana Kampung Tangguh Rawan untuk Kampanye

0
255

Surabaya NAWACITAPOST – Dengan melihat keterlibatan ASN/birokrat menjadi kontestan politik di pilwali surabaya 2020, semua dana hibah yang sejatinya dibutuhkan masyarakat menjadi rawan untuk diturunkan saat ini. Seperti dana hibah Kampung Tangguh yang menurut Pemkot Surabaya akan dicairkan dalam waktu dekat ini. Pertanyaannya, mengapa tidak kemarin-kemarin sewaktu masyarakat benar-benar membutuhkan dana tersebut ? mengapa baru saat ini, sewaktu sedang panas-panasnya kontestasi Pilwali Surabaya ? Ada apa ini ?

Sebelum ada penyalahgunan dana-dana yang turun kemasyarakat, DPRD Surabaya melalui Komisi A memanggil Lurah, Camat, RT, RW se Surabaya, dengan maksut memberi pengarahan jangan sampai terjadi mall praktik anggaran Kampung Tangguh untuk kepentingan Pilwali Surabaya.

Wakil Ketua Komisi A, Camelia Habiba menilai, dana hibah Kampung Tangguh yang diambil dari dana Kelurahan diharapkan dapat dipending terlebih dahulu dan dapat direalisasikan setelah tanggal 09 Desember 2020 (Coblosan Pilwali), karena hal tersebut rawan disalahgunakan terutama saat kampanye Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya.

“Dana Kelurahan jangan sampai di buat kepentingan politik, sebaliknya harus fokus pada bantuan permakanan.” kata Habiba kepada media di gedung Dewan Surabaya, Sabtu (12/09/20).

Habiba menjelaskan, saat awal pandemi virus corona Covid-19 dan dibentuknya Kampung Tangguh masyarakat sudah mendesak, dana tidak segera di berikan. Yang dilakukan Pemkot malah pemberian SK untuk Kecamatan, katanya.

Waktu itu, Pemkot terkesan tidak peduli melihat warga secara sukarela dan mandiri untuk memenuhi beban pengeluaran selama penerapan Kampung Tangguh diwilayahnya masing-masing.

” Nah, sekarang ini trend Kampung Tangguh tidak ramai seperti awal-awal dibentuk dan penderita Covid-19 semakin menurun, lah kok saat ini Kampung Tangguh mau dianggarkan kan aneh, ” sesal habiba.

Habiba menyarankan, untuk anggaran Kampung Tangguh di setiap RW diberi Rp5 miliar tapi dalam bentuk barang seperti, terop, kursi, sound system, dll.

Sebenarnya, masih Habiba, sesuai Permengadri No.130 Tahun 2018 ada anggaran Kelurahan yang besarnya 5% dari APBD Kota Surabaya dan itu jumlahnya sekitar Rp500 miliar.

Dulu, kata Habiba, saat virus corona merebak, dana Kelurahan seluruhnya di Suspen atau dihentikan, karena sebagian dana Kelurahan digunakan untuk permakanan bagi warga yang tengah isolasi mandiri.

” Kenapa menjelang tanggal 09 Desember, tiba-tiba dana Kelurahan akan dipakai untuk hibah Kampung Tangguh. Dari situ, Komisi A menduga ada upaya untuk memboncengi dana Kelurahan untuk kepentingan kontestasi politik,” tegasnya.

Lebih lanjut politisi PKB ini mengatakan, agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran hibah Kampung Tangguh yang diambil dari dana Kelurahan, Komisi A menyarankan dana Kampung Tangguh di realisasi setelah Pilwali Surabaya selesai.

Tapi, jika Pemkot Surabaya ngotot tetap anggaran Kampung Tangguh di realisasikan sekarang sebelum tanggal 9 desember, maka Komisi A mendesak seluruh elemen masyarakat, terutama Bawaslu, dan pemantau pemilu, untuk mengawasi secara ketat angaran yang akan dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, baik melalui Kampung Tangguh ataupun dana hibah yang lain, pintanya.

” Dalam hal ini, Komisi A hanya mengingatkan bahwa Camat, Lurah, RW, dan RT adalah pelayan masyarakat, jangan sampai menyimpang dari tugasnya, dan memihak pada salah satu calon Walikota Surabaya tertentu saja, 100% harus netral,” Tegas Camelia Habiba. (BNW)