Pendatang Masuk Surabaya Wajib Tes Swab! Ini Senjata Makan Tuan

0
402
A. Hermas Thony, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra

Surabaya NAWACITAPOST – Mengacu pada wacara Walikota akan mengeluarkan aturan bahwa Pendatang Masuk Surabaya Wajib Tes Swab, menurut A. Hermas Thony, Wakil Ketua Dewan, merupakan senjata makan tuan. ” Kalau Surabaya dan dilanjutkan semua daerah menerapkan hal itu, maka akan sangat membebani masyarakat. Membuat aturan itu mudah, namun juga harus diperhitungkan dampaknya,” ujar Thony, di gedung Dewan Yos Sudarso. Jumat (11/9/20).

” Coba bayangkan, orang Surabaya begitu banyaknya. Kalau kemudian misalkan orang Surabaya bekerja di daerah Sidoarjo atau Gresik, dia harus melakukan SWAB setiap 14 hari dengan harga 1 juta, itu sama saja Ia kerja hanya untuk biaya SWAB, padahal gajinya sehari cuma berapa,” katanya.

Dalam hal ini, Thony mengajak untuk mengkomparasikan. Dari jumlah yang ditanggung masyarakat itu dikomparasikan dengan perputaran uang di Surabaya.

Uang yang berputar di Surabaya katakanlah 500 triliun termasuk dari APBD 10 koma sekian triliun dan yang lain adalah dari sektor swasta, perbankkan dll. Kalau dikatakan APBD turun 2 dari 10 triliun berarti 20%, dan dari perputaran uang di Surabaya turun 20% karena masyarakat tidak bisa bekerja, itu sudah berapa ? tanya Thony. Angka ini tidak sebanding, artinya ongkos yang ditangung masyarakat lebih besar dari apa yang ditanggung Pemerintah.

Ketika Pemerintah mengeluarkan regulasi (aturan.red) kemudian ada implikasi masyarakat menanggung pembiayaan atau beban (SWAB), Pemerintah harus memikirkan bagaimana masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan dan loncatan pemulihan ekonomi dengan cepat, sehingga masyarakat bisa mengcover pembiayaan-pembiayaan yang muncul.

” Oke, masyarakat dibebani biaya SWAB, namun dari situ Pemerintah perlu memikirkan bagaimana masyarakat dapat menanggung biaya SWAB tanpa keberatan ? solusinya harus ada terobosan kebijakan yang mampu menaikkan pendapatan mereka,” pinta Thony.

Pemerintah pasti tahu, saat ini ada penurunan pertumbuhan ekonomi di tingkat sektoral nasional maupun regional bahkan internasional.

” Jangan sekedar membebani dan melarang, jangan hanya ingin meningkatkan pendapatan dari pajak masyarakat tapi harus ada langkah-langkah yang konkret, kreatif, inovatif dan mudah dilakukan untuk masyarakat sehingga bisa diringankan.,” ujarnya.

Sekarang ini, kata Thony, masyarakat tidak boleh keluar, pemberlakuan jam malam, berkumpul dengan orang lain tidak boleh banyak-banyak dll. ” Itu harus diselesaikan, bagaimana caranya mereka dirumah tapi dapat duit.”

Dalam hal ini, masyarakat belum menemukan rumusnya, Lha Pemerintah yang luar biasa ini harus memberikan ‘Krepean’ (Contekan.red) atau resep. ” Anda harus dirumah dan tidak keluar, tapi dapat duit banyak. Nah itu yang harus dipikirkan, jangan sekedar melarang. Kalau itu menjadi fokusnya, ayo kita ketemu Eksekutif dan Legislatif,” katanya.

Thony kembali menjelaskan terkait pembuatan Perda memang harus ada persetujuan Dewan, baik Perda inisiatif, usulan maupun Perda empat bulanan. Kalau Perda usulan, eksekutif mengusulkan dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan mereka supaya lancar dan baik. Eksekutif yang mengusulkan dan Legislatif yang mengoreksi melalui pansus-pansus Perda itu.

Dalam Perda kemudian diterjemahkan menjadi Perwali. ” Walikota memang punya kewenangan pembuatan aturan, tetapi yang perlu diketahui aturan itu jangan sampai bertentangan dengan peraturan yang diatasnya,” ujar Thony.

Peraturan-peraturan yang diatas itu seperti apa ? kadang-kadang aturan itu hanya dimaknai secara letter lux. ” Bahwa memberikan keharusan untuk SWAB itu tidak bertentangan dan selaras dengan Undang-undang dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit menular. Tapi kemudian menimbulkan beban, padahal disisi lain ada UU yang mengatur bahwa Pemerintah punya kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau pemberian beban tersebut menjadikan masyarakat tidak sejahtera, berarti perlu adanya pemikiran bagaimana supaya masyarakat tidak terbebani,” papar Thony.

” Jadi, Insentifnya berupa apa. Jangan sampai bantuan 2 juta sampai 6 juta untuk warga tidak mampu, tapi kemudian bebannya lebih dari itu. Ini kan ndak Smart dan yang terjadi adalah defisit,” urainya.

Perwali 33 tentang pengaturan pun menurut Thony bertentangan dengan misalnya Perda Pariwisata. Tetapi ada satu alas bahwa Perpres memberi ruang Kepala Daerah untuk ikut berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

” Pada intinya, sifat Perwali itu mengatur. Perwali yang implementatif itu adalah dibuat dan dilaksanakan kemudian ada manfaatnya dan tidak memberatkan. Kalau Perwali hanya menimbulkan beban dan tidak solutif, ya Jangan, itu namanya bukan aturan yang bijak,” tukas Thony. (BNW)