Surabaya NAWACITAPOST – Penularan virus Covid-19 di Surabaya memang masih tergolong tinggi, sehingga Pemkot Surabaya berencana akan menerapkan sanksi denda uang bagi pelanggar protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini beberapa hari lalu, meski masih dalam kajian mendalam mengenai mekanisme dan besaran nominalnya.

Wacana ini menjadi Pro dan kontra di masyarakat, sehingga muncul aduan dari beberapa masyarakat di kantor Dewan. Maka dari itu, Wakil ketua Dewan Surabaya A. Hermas Thony memberikan catatan apabila hal ini memang diterapkan.

Menurut Thony, sanksi semacam itu akan semakin membuat masyarakat terpuruk. Pasalnya, di tengah pandemi covid-19 banyak masyarakat yang sudah terpukul secara ekonomi. “Kita tidak ingin memberikan beban kepada masyarakat. Kita hanya ingin mengajak masyarakat untuk tertib dan disiplin terhadap protokoler covid,” ujarnya kepada NAWACITAPOST. Jumat (11/9/20)

Thony menilai, denda uang bagi pelanggar merupakan bentuk kegagalan Pemkot dalam menjalankan regulasi yang telah dibuat di dalam Perwali.

Solusinya, masih Thony, Pemkot Surabaya wajib mengevaluasi Perwali yang mengatur tentang protokoler kesehatan covid-19. “ Wajib dievaluasi. Evaluasinya itu jangan ditingkatkan sanksinya,” imbuhnya.

Penolakan denda juga disampaikan masyarakat yang mengaku bermukm di wilayah Simo Gunung Surabaya. Meski masih wacana, Warga berinisaial D ini menganggap bahwa rencana penambahan sanksi denda itu merupakan bentuk ketidakpahaman Pemerintah Kota Surabaya akan kondisi masyarakat di bawah.

“Sangat tidak sepakat. Wong di masa pandemi ini mencari uang susah, lah kok ada sanksi dikenakan denda berupa uang,” ujarnya. (BNW)

Baca juga :  Cegah Covid-19, Gubernur Khofifah Pantau Langsung Penyemprotan Disinfektan Untuk Ojek Online