Viral Logo PDIP di Pelajaran Online, Komisi D Akan Panggil Kadisdik Surabaya

0
195

Surabaya NAWACITAPOST – Kontestasi Pilwali Surabaya sedang hangat-hangatnya, tiba-tiba viral sebuah cuplikan video seorang guru tengah menjelaskan makna sila ke-4 Pancasila. Yang menjadi viral adalah dalam video itu menampilkan lambang sila ke-4 tak bergambar sesuai dengan adanya, yang tampil justru lambang PDI Perjuangan berupa banteng gemuk bermoncong putih.

Menyikapi hal ini, Badru Tamam melalui anggota komisi D DPRD Surabaya, akan memanggil pihak Dinas Pendidikan untuk mengkonfirmasi hal ini.

“Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab dengan munculnya logo salah satu parpol di sistem pembelajaran daring, atau dalam jaringan.” Ujar Tamam di gedung Dewan. Rabu (9/9/20)

Menurutnya, Ini harus disortir terlebih dahulu karena memang program Pemkot Surabaya. Jadi sebelum disampaikan oleh guru, Pemkot melalui Dinas Pendidikan harus tahu jelas arahnya.

” Jangan seperti saat ini, tiba-tiba muncul logo partai berlambang Banteng moncong putih saat belajar online kelas 1 SD di materi program pembelajaran GURUku dinilai sangat fatal dan menjadi preseden buruk dunia pendidikan di Surabaya, dan dimungkinkan ada pesan terselubung didalamnya,” ujarnya.

“Anak kelas 1 SD mungkin tidak mengerti, tapi selama belajar daring tentu si anak didampingi orang tuanya, dan sudah pasti si orang tua murid memahami betul dengan munculnya lambang parpol tersebut.” Ujar Badru Tamam.

“Pesannya sudah jelas, orang tua yang mendampingi anak saat belajar online, dan ini tidak benar. Untuk itu kami minta Pemkot Surabaya harus bertanggung jawab penuh atas kejadian ini.” tegasnya.

Badru Tamam kembali menegaskan ini bukan kecolongan tapi disengaja. Kalau kecolongan kan tiba-tiba muncul, tapi ini seperti sudah disetting.

“Wong itu kan program belajar Pemkot Surabaya, jelas ini bukan kecolongan tapi disengaja.”kata Badru Tamam.

Lebih lanjut ia mengatakan, dunia pendidikan merupakan dunia suci yang harus dijauhkan dari unsur atau narasi-narasi politik.

“Bukan berarti tidak boleh ada pendidikan politik, kata Badru Tamam, namun jika diarahkan ke salah satu partai politik dalam sistem pembelajaran kita, itu yang sangat-sangat tidak boleh terjadi. Yang pasti Diknas Kota Surabaya harus bertanggung jawab penuh. Dan dalam waktu dekat, saya sebagai komisi D akan mengusulkan untuk memanggil kepala dinas Pendidikan Surabaya,” tegasnya. (BNW)