Polresta Bandar Lampung Terkesan Lambat Tangani Tersangka Darusalam

0
252

Bandar Lampung, NAWACITAPOST.com – Perkara hukum yang menjerat Darusalam yang juga memiliki jabatan sebagai wakil sekretaris jenderal DPP Partai Gerindra periode 2015-2020, dilaporkan oleh seorang pengusaha di Lampung , saudara Nuryadin Pemilik Siraja Besi Tua, dan proses hukumnya telah memasuki tingkat pertama penyidikan Polresta Bandar Lampung.

Darusalam bersama M.Syaleh saat ini telah ditetapkan tersangka oleh kepolisian Polresta bandar Lampung berdasarkan pelapor Nuryadin nomor surat bukti pelaporan : TBL/LP/B-1/405/II/2020/LPG/SPKT/RESTA BALAM, tertanggal 18 februari 2020 yang ditanda tangani Kanit Ferdinand DJ tentang Pidana Penipuan atau penggelapan sehingga Pelapor/korban mengalami kerugian uang tunai sebesar 500 Juta Rupiah.

Foto : Bukti surat Perjanjian

Kejadian tersebut bermula pada tanggal 12 September 2014 telah terjadi perjanjian bagi hasil antara pihak pertama, H.M.Syaleh dan Pihak kedua Hi.Nuryadin,SH. Sebagaimana isi perjanjian tersebut menyebutkan Pihak ke satu dan pihak kedua bersepakat bahwa pihak ke dua akan memberikan dana sebesar 500 juta rupiah yang mana dana tersebut akan diberikan kepada pihak pertama yang peruntukannya,
1. Untuk membantu pihak ke 1 dalam pembuatan sporadik tanah seluas 16 hektar di desa kunyit bumi waras teluk Betung Selatan bandar Lampung.
2. Pihak kesatu akan mengembalikan dana pokok 500 juta rupiah setelah mendapatkan pembayaran dari pihak pembeli.
3. Pihak ke 1 berjanji akan memberikan kompensasi atau perhitungan kepada pihak kedua atas penjualan tanah 16 hektar per meternya 15 ribu kepada pihak kedua, diperkirakan jumlahnya seluruh 160 ribu Meter persegi atau sejumlah 2,4 milyar.
Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak diatas materai 6.000 dan ditanda tangani para saksi-saksi, Darusalam, Sudiono dan M.Basyarudin.

Baca Juga : PKKMB Unesa, Wapres RI Maruf Amin Suarakan Nasionalisme

Sebelumnya pihak kedua, Nuryadin telah memberikan uang sebesar 125 juta dengan bukti kwitansi bermaterai 6 ribu pada tanggal 09 September 2014, yang ditanda tangani oleh M.Syaleh dan ditanda tangani para saksi penyerahan uang Darusalam dan Sugiono.

Lalu bertepatan dengan surat perjanjian tertanggal 12 September 2014 pihak kedua Nuryadin memberikan sisa uang sebesar 375 juta kepada Pihak kesatu M.Syaleh dengan ditanda tangani dimaterai 6 ribu berikut para saksi-saksi Darusalam, m.basyarudin dan Sudiono.

Selang beberapa bulan kemudian pada tanggal 21 November 2014 muncul perkara baru, yaitu pembatalan pembuatan sporadik atas nama M.Syaleh yang ditanda tangani oleh mantan Lurah Bumi waras kecamatan teluk Betung selatan, Saudara Anton Idward, NIP : 010144153, adapun pembatalan sporadik tersebut adalah, 1. Bahwa sebagian objek sporadik berstatus sertifikat, 2. Sengketa, 3.sebagian milik pemerintah kota, 4.sebagaian objek sudah didirikan fasilitas umum, 5.tidak sesuai PP.RI 24/1997 tentang pendaftaran tanah.

Perkara kedua bahwa sporadik tersebut telah dibuat tertanggal 03 Maret 2006, berbeda dengan yang dimaksud pihak kesatu untuk pembuatan sporadik Ditahun 2014.

Terpisah saat media menghubungi VIA telpon kepada Kuasa Hukum Nuryadin, Hendrik mengatakan Laporan penipuan dan Penggelapan senilai yang tertuang dalam kwitansi dan selebihnya melibatkan salah satunya 650 juta.
Sampai hari sudah diterima oleh kepolisian dan sudah menetapkan tersangka, Kata Hendrik , Senin 07/09/2020.

Persoalannya yang menjadi kendala adalah sampai hari ini tersangka belum ditahan, pertanyaanya Kenapa tidak ditahan ? Apakah ada diskriminasi, ataukah seorang tokoh atau apapun namanya, hal ini tidak memenuhi rasa keadilan, seolah-olah ada perlakuan khusus tersangka.

Sampai hari ini juga pelapor sebagai korban belum menerima penggantian uang .
Sebagai kuasa hukum pelapor agar tersangka segera ditahan , apalagi kondisi kedua tersangka sehat , dan tidak ada alasan kepolisan tidak menahan tersangka dan segera melimpahkan perkara tersebut berupa barang bukti dan tersangka kejaksaan.ujar hendrik

Kami sebagai kuasa hukum pelapor, sudah melayangkan surat untuk diterbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan ( SP2HP ) kepada Polresta bandar Lampung, pertama tanggal 31 Agustus 2020 dan kedua saat ini 7 September 2020 sudah kami kirim surat.

Seandainya kepolisian tidak juga mengeluarkan jawaban (SP2HP) kami akan melakukan upaya laporan kejenjang yang lebih tinggi dalam hal ini Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung bahkan kemabes polri.

Kewajiban kepolisian mengeluarkan SP2HP kepada pelapor, karena isinya merupakan progres perkembangan penyelidikan dan penyidikan .

Kami sebagai kuasa hukum pelapor akan melihat perkembangan dalam minggu-minggu ini untuk segera melimpahkan tersangka dan barang bukti , karena perkaran ini sudah 7 bulan berjalan

Sesuai peraturan Kapolri perkara ringan cukup 3 bulan , karena ini bukan perkara berat karena tersangkanya ada disini. “Apabila tidak dilakukan penahanan kami akan melakukan langkah hukum selanjutnya, dengan melaporkan kepada Polda Lampung dan Propam Polda lampung. Bahkan ke mabes polri,” Lanjut Hendrik kepada media.

Sementara Kasatreskrim Polresta bandar Lampung, Rizki Maulana saat didatangi pukul 13.44 wib diruang kerjanya,mengatakan perkara ini masih dalam proses penyidikan, meskipun berstatus tersangka tapi tidak dilakukan penahanan, adapun resminya nanti melalui pak Kapolresta biar satu suara, pungkas Rizki

Menurutnya tersangka tidak dilakukan penahanan berdasarkan pada 21 KUHAP karena merupakan subjektif penyidik demi rasa keadilan, Perkara biasa kok, namun tergantung penilaian penyidik.Saat ini dalam tahap satu penyidikan artinya berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan negeri, Ucap Rizki,

Pada sisi lain, saat menghubungi melalui VIA telpon, Kapolresta bandar Lampung, Kombes Yan Budi Jaya, dirinya mengatakan perkara itu ada 2 berkas , sementara berkas Tersangka Darusalam sebentar lagi akan dikirim ke jaksa Penuntut Umum (JPU). Kata Yan Budi

Saat ditanya kapan berkas perkara dikirim, dirinya mengatakan, tidak dapat memastikan karena masih dalam proses lidik.

Bagian lain, media berusaha menghubungi Handoko Kuasa hukum Darusalam, menurut dia dalam via telpon mengatakan yang dilaporkan tersebut 2 orang yaitu M.shaleh dan Darusalam saat ini masih dalam proses penyidikan ditingkat kepolisian.

Menurutnya yang jelas saksi kami tidak ada alat bukti yang menunjukan kesalahan.
Maksudnya alat bukti tersebut berdasarkan KUHAP 184 .

Apapun hasil dari pihak kepolisian adalah kewenangan penyidik , kamipun pada waktunya memiliki langkah-langkah tindakan hukum dan pada saatnya akan kami buka.

Yang jelas sampai saat ini hasil dari penyidikan berdasarkan keterangan beberapa ahli itu tidak tepat untuk ditersangkakan Darusalam, tidak ada satupun bukti Darusalam menerima Uang .

Jadi Darusalam ini ditetapkan tersangaka dalam pasal 55 dan 56, yang katanya membantu Pak Shaleh, dan sampai saat ini tidak ada alat bukti yang mengatakan Darusalam.

Saat ini sudah memasukan ranah penyidikan dan tentu ada konskwensi Hukumnya baik pelapor maupun terlapor

“Langkah selanjutnya setelah penyidikan ada 2 keputusan yang ditimbulkan, yaitu cukup bukti untuk maju dipersidangan dan tidak cukup bukti,” tutup Handoko

Koresponden : Ashari hermansyah