SAH Terima ‘Wadulan’ KPM Surabaya Terkait Legalitas

0
194

Surabaya NAWACITAPOST – Sulitnya mendapat legalitas kelembagaannya, Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (FK-KPM) Surabaya menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Siti Anggraenie Hapsari atau biasa dipanggil SAH apabila nantinya mendapat amanah dari masyarakat untuk menjadi Wakil Walikota Surabaya.

Diawal, Bacawawali dari Partai Demokrat ini mengaku keheranan, pasalnya lembaga sekelas FK-KPM yang terbentuk berdasar Permendagri tahun 2007 lalu, kesulitan mendapat legalitasnya yang harusnya keluar melalui Perwali kota Surabaya. Padahal sejak tahun 2008, lembaga ini sudah disahkan oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur dan setelahnya ada pengesahan pula dari banyak pimpinan Kabupaten/Kota se-Jatim.

“Meski belum punya payung hukum, selama ini, KPM sudah mengabdikan dirinya untuk pemberdayaan masyarakat dan keberadaannya diketahui baik dari masyarakat maupun pihak Pemerintah,” ujar SAH saat bertemu dengan pengurus KPM Jatim dan Surabaya. Senin (3/8/20)

Foto : Siti Anggraenie Hapsari (SAH) Bacawawali kota Surabaya

 

” Sebenarnya ini hanya masalah Good Will atau kemauan dari Kepala daerah, maka saya akan mengevaluasi dan mengurai permasalahan yang terjadi supaya segera diterbitkan Perwali terkait hal ini. Hal ini tidak sulit,” lanjutnya.

Peran FK-KPM sebagai mitra Pemerintah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat sangat penting, terutama pemberdayaan masyarakat dalam bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan dan Sosial Budaya.

” Fungsi KPM lebih luas dari kader-kader yang lain, terutama terkait budaya yang selama ini tidak ada lembaga control,” ujar SAH sembari mencontohkan acara kirab budaya yang banyak dilakukan di wilayah Surabaya barat.

Peranan KPM sangat penting, karena dibentuk melalui Permendagri dan Pergub. ” Kalau saya baca peraturannya ditingkat desa atau kelurahan diangkat 5 sampai 10 orang artinya bukan sesuatu yang besar kalaulah harus ada anggaran. Pemerintah kota pasti bisa, sejalan dengan manfaat yang akan diterima,” urai SAH.

Dari situ, Pemerintah akan mendapat catatan-catatan riil dari apa yang ada di masyarakat. Dan dapat menjadi balancing (penyeimbang.red) kepengurusan RT dan RW.

Kepada seluruh Kader di Surabaya kedepan, SAH akan memberikan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasinya ” Ada prestasi ada penghargaan. Disitu harus ada hitung-hitungan anggaran. Tapi saya menilai insentif bagi kader di Surabaya masih jauh dibanding kota besar lain dan harus dievaluasi ulang dan dicover sesuai dengan PAD kota Surabaya,” kata Notaris Senior yang menjadi ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Ketua FK-KPM Kota Surabaya, Sunarwan mengaku bangga dapat bertemu dengan SAH. Menurutnya SAH merupakan sosok yang keibuan yang mengayomi meski banyak kelebihannya. Sesuai keahliannya dalam bidang hukum, Sunarwan menganggap SAH merupakan sosok yang layak untuk menjadi Pemimpin di kota Surabaya. ” Surabaya masih butuh sosok seorang Ibu,” harap Sunarwan.

Terkait FK-KPM, Ia cuma meminta agar segera diterbitkan payung hukum sehingga dalam upaya para kader untuk memberdayakan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tenang. (BNW)