Foto : SAMSURIN Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Surabaya

Surabaya NAWACITAPOST – Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Surabaya, Samsurin, mengapreasi langkah DPRD KOTA Surabaya khususnya komisi D yang mau mendengar aspirasi beberapa element masyarakat yang protes dengan pemberlakuan perwali nomer 33 tahun 2020 tentang tatanan normal baru ditengah pandemi covid-19.

“Perwali tersebut sangat diskriminatif dan tidak menghormati hak warga kota surabaya,” Katanya kepada NAWACITAPOST dalam sambungan telepon. Selasa 28 Juli 2020.

Lanjutnya,” Yo ngunu rek..! Itu namanya wakil rakyat. Kalau perlu jangan nunggu diprotes rakyat baru mendengar.”

Menurut Surin, Wakil Rakyat harusnya lebih peka terhadap dampak masalah sosial, apalagi hal yang membuat dampak itu adalah kebijakan pihak eksekutif dalam hal ini adalah Walikota yang harus diawasi kinerjanya.

Peraturan Walikota Surabaya nomer 33 tahun 2020 ini berdampak pada jaringan sosial masyarakat dan berakibat sangat fatal, maka dari itu Surin meminta Walikota untuk mencabut perwali tersebut dan kembali pada perwali 28 tahun 2020.

Ia menjelaskan, Perwali 28 itu kan sudah tersosialisasi dengan nyaman. Tidak menimbulkan konflik dan masyarakat bisa menerima dengan baik tatanan hidup dengan berpegang pada porsi protokoler kesehatan.

Lebih lanjut, Surin menyarankan DPRD surabaya tidak perlu meminta Walikota untuk merevisi perwali tersebut. ” Jika di revisi itu namanya PHP ( pemberi harapan palsu ) iya kalau hasil revisi tidak menimbulkan konflik lagi. Kalau tidak diterima sama warga lagi ya jadi percuma. Menurut saya langsung aja batalkan perwali 33/2020 dan berlakukan kembali perwali 28/2020. Selesai masalah,” tegasnya.

Surin juga mengingatkan kepada Kasatpol PP Surabaya, dalam menjalankan perwali lagi ada arogansi, ” Jangan berstatmen yang memancing ketersinggungan warga kota surabaya. Tegas bukan berarti bringas. Tegas itu perlu pendewasaan sikap. Yang kalian hadapi itu masyarakat, konflik perwali 33 tahun 2020 ini menjadi serius kan akibat razia yang dilakukan Satpol PP tanpa melihat sisi kemanusiaan,” pungkas Surin. (BNW)

Baca juga :  Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan Kanwil Kemenkumham Sumut, Mengikuti Rapat Optimalisasi Publikasi Rangkaian HBP Ke-58