DPRD Kota Surabaya ‘Wajib’ Gunakan Hak ‘Interpelasi’ Jika Walikota Ngotot Tahan Perwali 33/2020.

0
301

Surabaya NAWACITAPOST – Tujuh bulan terakhir ini kita dihadapkan pada ketegangan sosial. Surabaya sebagai kota yang diangap paling banter prestasinya dalam segala hal dan hampir mensejajarkan diri dengan ibukota jakarta tiba tiba menjadi kota terpuruk sejak menyandang status zona merah pekat. Maka dari itu, tidak ada pilihan selain Walikotanya berusaha mempertahankan bahwa kota ini masih kuat, berusaha terus melawan corona virus, mengempur segala arah agar kota ini terlihat gagah kembali. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pun Walikota berusaha mengilmiahkan bahwa Corona ini bisa dibasmi.

Namun yang terjadi, Allah berkehendak lain. Virus Corona semakin dilawan semakin meningkat tidak karuan. Sebenarnya ada hal yang lupa dan tidak dilakukan oleh Walikota yakni mengajak semua warga kota agar sadar bahwa kita hidup ditengah wabah dan bersama-sama mengajak para alim dan warga berdoa secara khusyu’ dan istiqomah.

Selain itu, hal yang juga terlupakan lagi oleh Walikota adalah membentuk satgas pemulihan ekonomi warga kota surabaya yang sudah terlalu lama terkena dampak kebijakan yang memberatkan kehidupan warga semua.

Hal diatas dikatakan Samsurin, Ketua DPC Partai Bulan Bintang kota Surabaya dalam rilisnya Selasa 28 Juli 2020.

Surin menjelaskan, dimasa krisis saat ini banyak yang telah kehilangan kesempatan, ada yang kehilangan pekerjaan, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya beli masyarakat menurun, dan orang datang ke-Surabaya pun menjadi takut karena diwajibkan rapid test sesuai Perwali kota Surabaya nomor 33 tahun 2020.

Memang menurut Surin, Perwali ini jelas merugikan para pelaku usaha, apalagi dalam terdapat aturan jam malam yang tak jelas batas waktunya, sehingga perijinan sektor hiburan dihambat yang berdampak ribuan seniman dan usaha even organiser tutup. ” Apa pemerintah kota memikirkan hal ini.”

” Maka itu, saya ajak kawan-kawan yang ada di parlemen DPRD Kota Surabaya untuk bersikap. Gunakan hak interpelasi kalian jika Walikota tak mau mencabut Perwali yang saya angap sudah melawan konstitusi kita ini. Perwali ini merusak persatuan dan menghianati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat Surabaya,” tegasnya.

Ia berharap, semoga Perwali ini segera di cabut dan dalam penanganan Covid 19 ini Pemkot dan Legislatif Surabaya bersama-sama membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk pemulihan ekonomi dalam tatanan normal baru, bukan hanya penanganan virusnya. ” Segera selamatkan para pelaku usaha dan perbaiki kondisi pelaku UMKM yang sebagian besar tak mampu berproduksi lagi,” ungkap Surin.

Ketua DPC PBB Surabaya ini menyarakan agar elit politik dikota surabaya memanfaatkan Pandemi ini hanya untuk mencari elektabilitas dan popularitas menjelang Pilwali Surabaya 2020. ” Jangan hanya berfikir kepentingan kelompok karena yang di butuhkan dalam memutus rantai korona ini adalah persatuan,” ujarnya.

Dengan mencabut perwali 33 /2020 tersebut insya Allah pelaku ekonomi akan leluasa bangkit dan daya beli masyarakat akan beranjak naik terlebih. ” Jangan lupa, kasih mereka keringanan kewajiban bayar pajak,” tegas Samsurin. (BNW)