Status Facebook Anggota KPU Gunung Sitoli Bisa Berujung Pemecatan?

0
255
Sidang Virtual DKPP pada @ Juli Mengahdirkan Pengadu Ketua DPD KNPI Gunungsitoli Keriaman Zebua dan Teradu Anggota KPU Gunungsitoli

Jakarta, Nawacitapost- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli Happy Suryani Harefa (HSH) diadukan oleh Ketua DPD KNPI Gunungsitoli Kariaman Zebua dengan perkara nomor pengaduan 65-P/L-DKPP/V/2020, 2 Juli 2020.

Baca Juga : Diduga Melanggar Kode Etik, Komisioner KPU Kota Gunungsitoli Resmi dilaporkan di DKPP RI

Bahkan postingannya sudah dilakukan sudah 4 kali berturut turut dengan narasi berbeda-beda menyudutkan DKPP RI.

Setidaknya ada lima hal yang disampaikan oleh Pengadu di hadapan majelis melalui sidang virtual tersebut.

Ketua DPD KNPI Gunung Sitoli Kariaman Zebua

Pertama menurut Pengadu, sebagai komisioner KPU, Teradu  tidak boleh beropini, mendramatisir serta turut memprovokasi dan menyebarkan informasi yang berpotensi mengundang konflik kepentingan, apalagi yang bermuatan mendeskreditkan pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia.

Kedua Teradu seharusnya tidak boleh menilai apalagi mendeskreditkan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini di Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutuskan serta mengadili dugaan pelanggaran kode etik pemilu baik itu KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam semua tingkatan.

Ketiga, Teradu mendeskreditkan Presiden bahwa seakan-akan Presidenlah yang memberhentikan Evi Novida Ginting Manik secara sewenang-wenang padahal sesungguhnya Presiden mengeluarkan keputusan pemberhentian hanya secara administratif, setelah melalui proses yang diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017.

Keempat, selain beropini dan membentuk opini publik, Teradu juga berusaha mendramatisir keputusan DKPP serta SK pemberhentian oleh Presiden dengan mengemukakan bahwa pemecatan itu sebuah tragedi.

Kelima, Teradu ternyata tidak puas mendeskreditkan DKPP, dengan bukti dari diskusi-diskusi yang dilakukan, diluar memposting sampai empat kali keputusan DKPP dimaksud juga kegiatan webinar tentang kasus 137,” tambah pengadu.

“DKPP memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk kemudian hasil keputusan itu diteruskan kepada Presiden guna penerbitan SK pemberhentian.

Opini serta upaya membentuk opini ini jelas-jelas diposting melalui media sosial Facebook guna mendapat dukungan netizen atau publik bahwa presiden dan DKPP bertindak diluar kewenangan,” kata Pengadu.

Menurut Pengadu, pernyataan tersebut mengesankan bahwa Evi Novida Ginting (ENG) Manik sebenarnya merupakan tokoh yang memiliki kualitas baik dan tidak bersalah namun mengalami nasib buruk, artinya dikorbankan.

“Yang pertama dalam sejarah, terkesan ada semacam unsur kesengajaan atau rencana dari DKPP dan presiden untuk menjadikan menjadi korban ENG sebagai korban pertama dalam sejarah kepemiluan, karena sesungguhnya ada komisioner KPU yang sudah terlebih dahulu dipecat oleh DKPP.

Selain itu pernyataan teradu tentang mengorbankan satu-satunya komisioner perempuan mengesankan bahwa DKPP dan presiden tidak pro gender dan ENG dipecat bukan karena terbukti melanggar kode etik, tetapi lebih kepada faktor yang bersangkutan berjenis kelamin perempuan,” lanjut Pengadu.

Anggota KPU Gunung Sitoli Happy Suryani Harefa

Teradu membantah seluruh pokok aduan. Menurutnya, pokok aduan Pengadu tidak jelas menerangkan dugaan pelanggaran etik seperti apa yang dilakukan olehnya, sehingga pengaduan Pengadu patut ditolak oleh DKPP.

Menurutnya, postingan di Facebook tersebut merupakan reaksi spontanitas dirinya secara pribadi atas berita di salah satu media online berjudul “Dipecat Jokowi, mantan Komisioner KPU ENG Gugat ke PTUN”.

“Berita tersebut sudah menyebar secara publik baik di media daring lainnya ataupun di media elektronik.

Latar belakang saya membuat postingan adalah sebagai afirmasi perempuan di tubuh penyelenggara pemilu yang diatur dalam UU No.7 tahun 2017 pasal 10 ayat 7 yang berbunyi:

‘Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Propinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, jelas teradu.

“Postingan saya sebagai wujud perempuan peduli kesetaraan gender di KPU dan untuk menunjukkan keprihatinan saya dengan pemecatan yang mengakibatkan hilangnya perempuan di jajaran komisioner KPU RI,” lanjutnya.

Teradu menambahkan bahwa postingan tersebut adalah sebagai bentuk empati kepada ENG sebagai satu-satunya komisioner perempuan di KPU RI yang juga berasal dari wilayah yang sama dengan dirinya, Sumatera Utara.

“Saya mengenal beliau sebagai sosok yang aktif memperjuangkan partisipasi perempuan dalam pemilu, termasuk kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu di tingkat KPU Kab/Kota di Indonesia, secara khusus di Kepulauan Nias. Saya merasa kehilangan,  kehilangan penyemangat dalam isu-isu seputar kesetaraan gender dalam pemilu.“Meskipun demikian, yang mulia, dalam postingan, saya mengembalikan semuanya pada beliau untuk membuktikan keberatannya di PTUN. Jika PTUN nantinya menyatakan tidak terbukti, maka beliau beserta semua simpatisan saya, tetap wajib menghormatinya,” pungkas teradu.

Hadir sebagai pihak terkait Anggota KPU Kota Gunungsitoli serta Ketua dan Anggota KPU Prov. Sumatera Utara. Sementara Pengadu menghadirkan saksi yakni Aroli Hulu  dan Sokhiatulo Harefa.

Langkah selanjutnya adalah DKPP melalui surat  dengan nomo 0740/PSE.DKPP/SET-04/VII/2020, Rabu 29 Juli 2020 DKPP akan memanggil pengadu  Ketua DPD KNPI  Kota Gunungsitoli  Kariaman Zebua dalam sidang virtual.

Jadi sidang pada pada 29 Juli akan ditentukan apakah  HSH