Pemda Kampar Abaikan Pandangan Dewan, Fraksi PDI Perjuangan Akan Surati Eksekutif Tembusan Kemendagri

0
124
Pemda Kampar Abaikan Pandangan Dewan, Fraksi PDIPerjuangan Akan Surati Eksekutif Tembusan Kemendagri

KAMPAR, NAWACITAPOST- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, menyesali sikap Pemerintah Daerah yang terkesan mengabaikan saran dan pandangan Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Kampar, Selasa Tanggal 7 Juli 2020.

Pasalnya, saran dan pandangan Fraksi PDIPerjuangan di Rapat Paripurna Tanggal 6 Juli 2020 itu dan tidak direspon oleh Pemda Kampar dalam Rapat Paripurna ke-2 dalam pandangan Fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019.

Tampak hadir mewakili Bupati Kampar dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Kampar Sekda Kampar, unsur Forkompinda, dan seluruh kepala dinas Kabupaten Kampar.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangannya, menyebut rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 ini, merupakan gambaran tentang hasil dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam mengelola keuangan daerah selama tahun anggaran 2019.

“Itu berupa laporan keuangan pemerintah daerah berbasis aktual yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap realisasi pendapatan dan belanja dareha Tahun anggaran 2019,” jelasnya.

Dalam hal ini, pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Anotona Nazara, menyampaikan beberapa catatan dan pertanyaan antara lain: 1. Realisasi pendapatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya 44.03%. yaitu Iebih kurang 3.5 miliar dari 8 miliar yang ditargetkan. Mohon penjelasan kepada kita bersama terkait hambatan-hambatan pada sektor lni.

2. Belanja subsidi teneallsasi 41.79 % (1.3 miliar) dari 3.1 miliar yang dianggarkan. Harap penjelasan terkait ini.

3. Dalam Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Tahun 2019 pada mata anggaran pendapatan daerah dari lain-iain pendapatan daerah yang sah terdapat anggaran yang tidak terealisasi same sekali dari target yang cukup besar direncanakan. yaitu dari mata anggaran kesejahteraan dan pelayanan dasar publik. Masing-masing 13.5 Miliar dan 9.3 Miliar. Mohon penjabaran Iebih Ianjut mengenai ini.

4. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS berupa beasiswa tugas belajar S2 hanya terealisasi 41,64 % Apakah ini karena rendahnya minat PNS untuk melanjutkan pemdidikan atau dikarenakan prosedurnya yang cenderung sulit? Sebagaimana kita ketahui bersama, peningkatan kualitas sumber daya manusia apatur negara berkorelasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat oleh karenanya, pendidikan lanjutan untuk para pegawai tidak kalah penting.

5 Setiap tahun dalam catatan atas Iaporan keuangan kita selalu membaca hambatan yang itu-itu saja dalam pencapaian target. yartu: Lemahnya SDM yang berhubungan dengan penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada umumnya tidak menguasai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Kurangnya bimbingan teknis. dan Peraturan tentang pengelolaan keuangan yang selalu berubah-ubah. “Semoga kedepannya ada pembenahan serius pada sektor ini,” jelas A.Nazara seusai sidang paripurna.

Ia juga berharap agar kiranya saran dan pandangan yang disampaikan Fraksi PDIP untuk tidak ada lagi pihaknya mendengar alasan-alasan klise itu. Namun harapan itu, pupus karena tidak mendapat respon atau tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rapat paripurna.

“Kita sangat menyayangkan sikap pemerintah yang sepertinya mengabaikan saran dan catatan bahkan pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan karena apa yang kita pertanyakan kita anggap penting, tidak kalah pentingnya dengan hal-hal lain,” ujarnya.

Dalam paripurna yang baru dilaksanakan Fraksi PDI Perjuangan dengan serius duduk mendengar dan menunggu jawaban dari Pemerintah Kampar atas pertanyaan yang sudah kita sampaikan kemarin lewat pandangan Fraksi PDI Perjuangan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

“Ya, dalam rapat itu, Fraksi PDIP begitu serius menanti-nanti respon dan tanggap dari Pemda Kampar terkait pandangan Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna sebelumnya itu. Namun apa yang diharapkan tidak mendengar jawaban Pemerintah Daerah melalui Sekda Kampar Drs Yusri, M.Si dan hal itu sangat kita sayangkan dan kita harap tidak terulang lagi,” harap A.Nazara.

Lanjut A.Nazara menyampaikan sikap dalam menyikapi hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan segera melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu termasuk berencana menyurati pihak pemerintah Kabupaten Kampar dengan tembusan mentri dalam negeri dan pihak terkait lainnya.

Sementara itu, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto yang diwakili Sekda Kampar, Drs Yusri, M.Si saat paripurna berlangsung mengapresiasi tanggapan yang diberikan oleh seluruh fraksi atas capaian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten kampar tahun 2019.

Lanjut Yusri beberapa capaian tersebut antara lain, pemda kampar pada tahun 2019 kembali meraih predikat Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) atau empat kali berturut-turut.

Hal ini kembali diraih karena pemda kampar meraih penghargaan dari pemerintah pusat dengan meraih Dana Insentif Pusat (DID) sebesar lebih kurang Rp 52,7 milyar.

Kemudian untuk realisasi pendapatan kampar tahun 2019 sendiri lebih kurang Rp 2,740 triliun dari target Rp 2, 698 T. Dimana peningkatan ini diraih dari kontribusi PAD yang target hanya Rp 235 M, akan tetapi pemda kampar meraih PAD lebih kurang Rp 262 M.Artinya realisasi PAD kampar tahun 2019 surplus sebasar Rp 27 M.” terang Yusri”.

Selanjutnya, terkait PAD kedepan pemda kampar akan terus berupaya untuk terus meningkatkan PAD, walapupn untuk tahun 2020 masih ada beberapa kendala dalam peningkatan PAD untuk tahun 2020, karena banyak restribusi dan PAD ditunda pemerintah yang disebabkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) dari provinsi belum selesai.

Kemudian yang patut kita apresiasi juga terkait peningkatan Pendapatan Transfer sebesar Rp 2,360 triliun melebihi dari target sebesar Rp 2,246 T dengan demikian telah melebihi target lebih kurang sebesar Rp 14 Miliar. (Yul)