Panggil KPU, Komisi A Tanyakan Penolakan Tambahan Anggaran Pilkada

0
156
Suasana Hearing Komisi A DPRD bersama KPU kota Surabaya. Kamis (25/06/20)

Surabaya NAWACITAPOST – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2020 sudah bergulir kembali, dan saat ini sudah memasuki tahap verifikasi faktual untuk Bapaslon perseorangan.

Pilkada kali ini menurut KPU Surabaya akan memerlukan anggaran yang lebih daripada pengajuannya terlebih terkait penambahan TPS dan penyediaan APD untuk petugas.

Demi memperoleh penjelasan yang rinci tentang kesiapan penyelenggara Pilkada Surabaya 2020, Komisi A DPRD Surabaya mengundang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam gelar rapat dengar pendapat (hearing) melalui teleconference. Kamis (25/06/20)

Dalam penjelasannya, ketua KPU Surabaya Nur Syamsi mengaku bahwa KPU Surabaya telah mengajukan tambahan anggaran serta melakukan koordinasi dengan TPAD (Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah) untuk penambahan anggaran di Pilkada Surabaya. Namun, pengajuan anggaran yang disodorkan KPU ke Pemkot Surabaya sebesar kurang lebih Rp 70 miliar tidak disetujui dan selanjutnya akan dikoordinasikan ke KPU Provinsi untuk diteruskan ke KPU RI.

Padahal, penambahan anggaran adalah sesuai dengan penambahan jumlah TPS dan pengadaan APD untuk petugas, mengingat dalam menjalankan tugas khususnya petugas lapangan harus menerapkan protokol kesehatan demi keslamatan dirinya ditengah masa Pandemi Covid-19, katanya.

Syamsi menerangkan, adanya physical distancing menyebabkan penambahan jumlah TPS di Surabaya dari sebelumnya 4.121 bertambah 1.040 menjadi 5.161 TPS. Penambahan TPS ini, selain karena penambahan jumlah pemilih juga terkait pembatasan jumlah pemilih yang sebelumnya 800 menjadi 500 DPT per TPS.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna menjelaskan undangan Komisi A kepada Komisioner KPU Surabaya adalah ingin mendapat informasi yang rinci tentang persiapan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada Surabaya 2020.

Selain itu, Komisi A juga ingin mendengar langsung informasi terkait permohonan tambahan anggaran dari KPU Surabaya yang tidak disetujui oleh Pemkot.

“Tadi Komisi A meminta keterangan dari pihak KPU Surabaya terkait penambahan anggaran yang diajukan ke Pemkot,” kata Ayu.

Pihak KPU, menurut Ayu, sudah menjelaskan atas ditolaknya permohonan tambahan anggaran tersebut secara gamblang dan detail, ujarnya.

Budi Leksono, sekretaris Komisi A menambahkan bahwa hearing tadi diadakan untuk mendengar kesiapan penyelenggaraan Pilkada di Surabaya dan KPU saat ini sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai yang dijadwalkan.

Terkait penambahan anggaran Pilkada, Abah Budi (panggilan Budi Leksono) belum bisa memberikan penjelasan dikarenakan harus mempelajarinya secara rinci, baik anggaran yang sudah diberikan dari Pemkot maupun jumlah yang sudah dikeluarkan pihak KPU Surabaya dalam melaksanakan tahapan pilkada. (BNW)