Ashari Hermansyah : MTM Lampung Akan Survei, Terkait Pembangunan Rumah Sakit Abdul Muluk

0
130

Bandar Lampung, Nawacitapost.com – Pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung perawatan Non Bedah yang berlokasi di Rumah sakit Abdul muluk tahun anggaran 2020, dengan nilai kontrak Rp.25.554.993.100, dan sebagai Kontraktor PT.OSA PUTRA BATOM, mendapat perhatian serius oleh Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Lampung.

Baca Juga : BPKP Lampung Belum Audit Biro Kesra, Terkait Sembako Covid-19

Ashari Hermansyah, Dewan Direktur Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) dalam relesenya mengatakan, bahwa pihaknya sudah melayangkan surat yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah sakit Abdul muluk, dan Kontraktor PT. Oso putra Batom dengan tembusan kepada Ketua DPRD Lampung, Gubernur Lampung, dan Kepala BPKP Lampung.kata Ashari (23/20)

Pada konteks surat tersebut dengan nomor :DIR.041 /MTM-BDL/ VI /2020 tertanggal, 23/06/2020, menurut ashari, dengan maksud melakukan kegiatan Survei dan Monitoring pada pekerjaan tersebut dan Sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan survei dan monitoring pihaknya, mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan diantaranya ;
1.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.Peraturan pemerintah nomor : 45 tahun 2017, tentang partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah.
3.Peraturan presiden republik indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Bab X Partisipasi Masyarakat Pasal 85, huruf a,b,c,d,e,
5.Peraturan menteri pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor 22/prt/m/2018 Tentang Pedoman pembangunan bangunan Gedung negara
6.Dan peraturan perundang-undangan lainya yang berlaku diwilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia, Jelas Ashari Hermansyah.

Baca Juga : Ketua PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Siak Akan Awasi Sejumlah Bantuan Untuk Masyarakat

Dirinya juga menambahkan, pada pelaksanaan survei dan monitoring yang akan dilaksanakan memiliki beberapa tahapan, diantaranya :
a.Melakukan survei langsung dilapangan berjenjang :
b.Menyampaikan saran, masukan dan pendapat secara Lisan dan Tulisan kepada pihak yang berkompeten terkait hasil survei.
c. Merelese hasil laporan survei dan monitoring kapada pihak yang berkompeten dengan Memberikan Indikator Nilai Interpretasi dan Indikator Nilai Indeks Deskritif.