RDP Deadlock, Komisi 5 DPRD Lampung Akan Panggil Pihak Ke 3

1
140
RDP Deadlock, Komisi 5 DPRD Lampung Akan Panggil Pihak Ke 3

Bandar Lampung,  NAWACITAPOST- Ketidak hadiran Pihak ke 3 CV. tawakal dan CV.Bintang teknik penyedia jasa Pendistribusian Paket sembako Covid 19 sejumlah 98 ribu Paket sembako dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jum’at (19/06) hanya dihadiri Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biro kesra Provinsi Lampung.

“Kami sudah melakukan Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan biro kesra, boleh-boleh saja mereka klarifikasi dan mengatakan sudah benar dalam pendistribusian paket sembako Covid 19, ” kata Apriliati,SH,MH Anggota Komisi 5 DPRD Lampung yang juga ketua Fraksi PDIP saat memberi keterangan dikediamannya dibandar lampung, Sabtu, 20/06/2020.

Namun sebagai komisi 5 DPRD Lampung dengan fungsi pengawasan berhak meminta informasi seputar pendistribusian paket sembako, dan kami tidak mau menerima informasi dari media massa maupun dari LSM, kami ingin dengar langsung .

“Walaupun ada persoalan-persoalan lain yang ada misalnya indikasi potensi kerugian negara, ataupun unsur pidana, hal tersebut bukan ranah kami, biarkan penegak hukum yang menindak lanjutinya,” kata Arpiliati.

Pihaknya juga meminta kepada ketua komisi dan teman-teman komisi untuk dapat menghadirkan pihak ke 3 penyedia jasa pendistribusian paket sembako Covid 19 CV
Tawakal dan CV.Bintang Teknik, untuk dihadirkan pada Rapat dengar pendapat (RDP) selanjutnya,tujuannya tiada lain untuk mendengarkan secara langsung, Mengapa bisa terjadi seperti ini.

“Saat ini kami sedang lakukan RDP terkait penyerapan anggaran triwulan pertama, kemungkinan pada hari Senin depan kami akan agendakan pemanggilan pihak 3 untuk dengarkan secara langsung,”pungkasnya.

Ada sedikit yang mengganjal, sambung Apriliati, sebagaimana yang dikatakan oleh biro kesra mengatakan bahwa pihak ke 3 sudah membuat surat pernyataan, jikalau hasil audit BPKP ditemukan selisih antara belanja yang dikeluarkan dengan sesungguhnya, penyedia jasa dalam hal ini pihak ke 3 akan mengembalikan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat diatas materai, “Secara pribadi ini sangat lucu sekali,” Ungkap apriliati.

“Ini bukan masalah selisih harga yang harus dikembalikan oleh pihak ke 3 ,
persoalannya mengapa alokasi perpaket sembako senilai 100 ribu yang terdiri dari Beras,Minyak sayur, gula putih, kecap dan packing sehingga pemerintah provinsi Lampung mengeluarkan anggaran tersebut, jadi buka persoalan kalau terjadi selisih harus dikembalikan,”tambahnya.

Baca Juga : PT KCI : Hari Senin Jumlah Pengguna KRL Tertinggi

Nanti dalam RDP dengan pihak ke 3 penyedia paket sembako sejumlah 98 ribu ,kami ingin dengar langsung keteranganya, mengapa paket tersebut sampai busuk dan hancur lembur, ratusan paket yang rusak seperti apa, kemudian bagaimana cara penghitungan sehingga harga kantong atau packing tersebut begitu mahalnya, emang terbuat dari apa.

Kemudian Biro kesra juga sedang menunggu hasil audit BPKP , “Kalau misalnya terdapat potensi hal-hal yang mengarah pidana silakan penegak hukum yang melanjutkan , tapi kalau ada perintah administrasi untuk pengembalian selisih maka itu domain BPKP,” tegas Apriliati.

Namun kami sangat menyayangkan jika hanya surat pernyataan sudah selesai.!!!

Jika Biro kesra membantah perihal mengatakan tidak benar, boleh-bileh saja setiap orang mengatakan benar, kami juga bersama dengan teman-teman dikomisi 5 tidak menyudutkan mengharuskan mengakui bahwa hal tersebut benar apa yang diberitakan selama ini , tapi kewajiban kami sebagai fungsi kontrol boleh melakukan .

“Kami yang berada di komisi 5 baik dari demokrat , Gerindra, dan PDIP sepakat untuk lakukan klarifikasi RDP, supaya hasilnya clear dan terang benderang , dan tidak mau juga diadakan pertemuan sepihak, namun RDP tersebut secara kelembagaan,tukasnya.

Koresponden : Ashari Hermansyah