Tahapan Pilkada Belum Nampak, Partai Golkar Ajukan Gus Hans

0
89
Arif Fathoni, Anggota Komisi A DPRD Surabaya dari Ppartai Golkar

Surabaya NAWACITAPOST – 15 Juni 2020 nanti, Tahapan Pemilu Kepala Daerah (PILKADA) serentak akan segera diaktifkan kembali, namun di Surabaya belum ada tanda-tanda kegiatan dari KPUD Surabaya. Akankah tahapan Pilkada Surabaya segera dilaksanakan ? berikut perbincangan Nawacitapost bersama Arif Fathoni, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya sekalugus ketua Fraksi Golkar.

Menurutnya, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangani oleh KPUD bersama Pemkot Surabaya adalah program anggaran pemilu dalam situasi normal, namun saat ini dari Pemerintah pusat memutuskan Pilkada akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020.

” Artinya, Pemilu Kada ini berlangsung di era Pandemi. Tentu akan ada beberapa program atau kegiatan yang kemudian ditiadakan karena ketatnya prinsip protokol kesehatan,” ujarnya di gedung DRPD Surabaya. Selasa (9/6/20)

Thoni mendengar, KPUD sudah mengajukan rasionalisasi program. ” Nah saya pikir itu adalah point penting sehingga tahapan Pemilu Kada masih bisa berlangsung dalam situasi Pandemi ini. Jadi bukan kegiatannya tidak ada, tapi memang itu bagian dari rasionalisasi.”

Thoni berharap, tahapan Pemilu Kada tidak tertunda namun dirubah skemanya dengan protokol kesehatan yang ketat.

” Artinya pertemuan tatap muka yan melibatkan banyak orang itu sebaiknya ditiadakan,” katanya.

Ditanya tentang tak adanya kegiatan pelantikan komponen-komponen penunjang di KPUD Surabaya, Thoni mengaku mengetahui bahwa KPUD baru mengajukan rasionalisasi anggaran senin kemarin (8/6/20).

Thoni mencontohkan tahapan pelantikan petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) tidak harus dilakukan secara bersamaan. ” Kalau verbal, pelantikan Bisa dibagi beberapa kelompok, atau bahkan bisa juga dilakukan secara virtual ya ndak ada masalah karena memang itu cuma pengucapan sumpah dan janji saja.”

Yang penting, menurutnya petugas PPS berjanji bahwa dia akan melaksanakan tugas-tugas pokok sesuai dengan fungsi yang bersangkutan. ” Berjanjinya kepada siapa? kan kepada Tuhan yang Maha Esa bukan kepada Ketua KPU. Artinya bisa dilakukan secara verbal atau virtual, tidak ada masalah,” ujarnya.

Ditanya keterlibatan Partai Golkar Surabaya dalam Pilkada kali ini, Thoni nenjelaskan bahwa Partai politik itu harus bergerak mengikuti jaman dan perubahan alam, dalam hal ini komitmen Partai Golkar untuk memenangkan Machfud Arifin (calon yang diusung Partai Golkar Surabaya di Pilkada Surabaya) dengan cara mendesain perubahan strategi yang awalnya adalah konvensional kampanye yaitu pengumpulan massa dll menjadi door to door disamping koordinasi virtual.

” Kita akan mendidik dan membekali kader-kader terbaik yang akan menjadi koordinator kelurahan tentang visi misi dan figur pak Machfud Arifin. Juga bagaimana cara pendekatan kepada masyarakat. Setelah kita didik, akan diterjunkan ke masyarakat secara door to door,” kata Arif Fathoni.

Terkait calon wakil Walikota yang diajukan Golkar, Arif Fathoni tegas menjawab ‘Golkar mengajukan Gus Hans’ dan satu lagi masih dihasiakan.

” Golkar ngajukan Gus Hans dan satunya non kader tapi memiliki kedekatan khusus dengan partai Golkar. Yang pasti Golkar mengajukan 2 nama,” tegasnya.

Dalam hal ini Thoni menjelaskan bahwa pihak MA (Machfud Arifin) meminta nama-nama untuk menjadi calon pendampingnya.

” Kita akan sodorkan nama itu tapi Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada pak Machfud Arifin. Apakah dipilih atau tidak. Karena Paslon Walikota dan wakil Walikota itu Chemistry-nya harus ketemu. Ketika sudah ketemu maka mereka bisa bekerjasama sampai 5 tahun kedepan. Kalau tidak ketemu tidak akan menjadi konsep dwi tunggal yakni dua badan satu pemikiran. Ini justru tidak bagus bagi masyarakat Surabaya,” katanya.

Maka dari itu, Golkar hanya menyodorkan nama. Soal dipilih atau tidak, itu tidak mengurangi komitmen Partai Golkar memenangkan Machfud Arifin.

” Kalau yang dipilih dari Golkar, kita sangat berterima kasih. Namun bila tidak dipilih, tidak akan berkurang komitmen kita untuk memenangkan pak MA. Tetep all out,” masih katanya.

Lanjutnya, rekomendasi partai politik harus dilaksanakan secara tegak lurus oleh kader dan penuh dengan kehormatan.

” Rekomendasi partai politik harus mencakup calon Walikota dan Wakil Walikota, itulah kemudian baru disebut surat tugas sementara. Nanti kalau pak MA sudah dapat wakilnya yang fix, barulah rekomendasi itu dikeluarkan
karena rekomendasi tidak bisa 2 kali. Misal DPP Partai Golkar merekomendasikan pak MA, sementara wakil walikotanya kosong. Kan tidak bisa didaftarkan ke KPU,” pungkas Arif Fathoni. (BNW)