Pesantren Minim Perhatian, Fraksi PKB : Jangan Sampai Terjadi Cluster Baru

0
158
Laila Mufidah, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB)

Surabaya NAWACITAPOST – Pelaksanaan pola hidup baru (new normal) di pesantren tidak dapat dilakukan jika tidak ada dukungan pemerintah terkait protokol (recovery) kesehatannya. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKB Laila Mufidah, Jumat (29/5/20) usai mendapat laporan dari beberapa Pondok Pesantren yang ada di Surabaya.

“Di masa Pandemi ini ada laporan bahwa ada pondok pesantren di Surabaya tidak mendapat perhatian dari pemkot. Baik bantuan pangan maupun yang lain” jelasnya.

Memang, menurut Laila ada dua pesantren yang mendapat 100 sembako tapi itu bukan dari pemkot. Dua pondok pesantren tersebut ada di Sidosermo yakni Ponpes An Najiyah yang memiliki 125 santri dan Ponpes Hikmatun Najiyah yang memiliki 80 santri. Namun ada satu lagi Ponpes An Nuriyah di kawasan Wonocolo yang 400 santri yang hampir sebagian besar adalah mahasiswa yang belum mendapat bantuan. Disitu ada 15 santri mahasiswa tidak berani pulang kampung karena takut tidak bisa kembali lagi ke Surabaya.

Melihat hal ini, Laila mengingatkan Pemerintah untuk segera turun tangan memberikan perhatiannya agar nantinya tidak terjadi klaster baru penularan COVID-19 di Surabaya khususnya di pesantren.

“ Recovery kesehatan di Pesantren harus diperhatikan supaya disaat pelaksanaan pola hidup baru (new normal) nanti orang tua santri tidak khawatir jika anak-anaknya kembali ke pesantren,” jelas anggota DPRD 2 periode ini.

Bentuk perhatian dari Pemerintah menurut Laila selain sembako adalah, di Pesantren juga butuh fasilitas kesehatan untuk pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan, yaitu rapid test, hand sanitizer, akses pengobatan, dan tenaga ahli kesehatan.

Lepas dari itu, Pesantren juga butuh dukungan pemerintah terkait pemenuhan sarana dan fasilitas pendidikan meliputi fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren dan biaya pendidikan (syahriyah/SPP dan kitab) bagi santri yang terdampak secara ekonomi.

Di akhir Laila Mufidah kembali menegaskan, Pemerintah harus segera memberikan perhatian terhadap Pondok Pesantren.

“ Jangan sampai ada Cluster baru di Surabaya apalagi dalam dunia pendidikan khususnya di Pondok Pesantren,” tegas Laila Mufidah. (BNW)