PSBB Jilid III, Ini kata Masyarakat Surabaya

0
648
PSBB Jilid III, Ini kata Masyarakat Surabaya

Surabaya NAWACITAPOST – Per hari ini (26/5/20), PSBB jilid III Surabaya Raya diberlakukan. Banyak pro dan kontra terkait hal ini.

Di awal PSBB jilid III hari ini, khusus di Surabaya sesuai lansir dari laman lawancovid-19.surabaya.go.id, menyebutkan bahwa angka orang terkonfirm Covid-19 sebanyak 2118 naik 23 orang dari kemarin 2095. Yang masih dalam perawatan sejumlah 1734, sembuh 193, sedang yang meninggal sudah mencapai angka 191 orang

Dari sini Nawacitapost Kantor Perwakilan Jawa Timur menghimpun pendapat warga Surabaya dengan tajuk “PSBB jilid III, Masih Efektifkah”. Polling dilakukan melalui melalui group Medsos maupun via Whatsapp langsung, dan banyak yang menyatakan sudah tak efektif dengan berbagai pertimbangan salah satunya adalah makanan sudah habis dan tidak dapat bekerja juga banyak yang mempertanyakan bantuan selanjutnya. Bahkan ada yang menyatakan dengan kalimat kasar dalam mengungkapkan kekesalannya.

Disisi lain, kami juga meminta pendapat para Wakil Rakyat yang duduk di DPRD kota Surabaya. Namun dari sekitar 30an anggota Dewan yang dihubungi, hanya 3 orang yang memberikan pendapatnya, entah masih sibuk lebaran, tidak berani berbicara atau sudah malas berkomentar. Wallahu a’lam…

Dalam polling, ada 6 pertanyaan yang diajukan antara lain :

  1. Menurut Bp/ibu warga Kota Surabaya, Sudahkah PSBB II Khususnya di Surabaya berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki bersama ?
  2. Jika belum sesuai, apa sajakah hambatannya ?
  3. Efektifkah apabila ada perpanjangan PSBB Jilid III ?
  4. Apabila tak efektif, adakah solusi lanjutan yang ditawarkan ?
  5. Dari pengamatan terhadap konstituen, Menurut anda sudah meratakah bantuan yang diberikan oleh Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim maupun Pusat ?
  6. Apabila bila belum merata, adakah solusi lanjutan yang ditawarkan ?

Demikian jawaban dari ketiga anggota DPRD Surabaya.

1. Camelia Habiba (Wakil Ketua Komisi A dari Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya)

Camelia Habiba menyatakan bahwa PSBB jilid II tidak sesuai dengan rencana dengan alasan masih banyak pelanggaran yang terjadi akibat Pemkot Surabaya setengah hati dalam pelaksanaannya.

Terkait diberlakukannya PSBB jilid III, Habiba menjawab Relatif dan apabila ingin efektif, Ia meminta Pemkot melaksanakan dengan sepenuh hati dan melibatkan semua stakeholder termasuk RT RW.

“Selama sosialisai hanya lewat surat Edaran dan Himbauan melalui Medsos pasti sia-sia PSBB dilaksanakan,” ujar Habiba.

Untuk bantuan, Habiba menyatakan tidak merata oleh karena banyak data yang ‘Amburadul’. Bahkan Dinsos sendiri mengakui adanya hambatan untuk meng-verifikasi data yang diajukan RW melalui Aplikasi.

” Gimana bisa cepet beres, wong SDM surveyornya kena sistem kebijakan WFH. Sehari kerja sehari di rumah,” jelasnya.

Di PSBB jilid III ini, Habiba juga berharap Pemkot mau melibatkan Lembaga DPRD, karena menurutnya 50 anggota dewan akan bekerja tanpa ada batasan jam kerja seperti ASN atau pegawai Pemkot lainnya.

“Kalau Pemkot meningkatkan sinergitas EKSEKUTIF & LEGISLATIF saya yakin upaya-upaya penanganan Wabah ini akan lebih maksimal dan efektif,” tukas Camelia Habiba.

2. Hj. Lutfiah (Ketua Komisi B dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya)

Sama dengan Habiba, Lutfiah menyatakan PSBB Jilid II belum sesuai harapan. Dikarenakan Pemerintah belum totalitas melaksanakannya. ” Mungkin karena keterbatasan dana untuk masyarakat yang terdampak, dan kontrol pemerintah/gugus tugas dalam mendisiplinkan masyarakat belum berhasil meski sudah melalui cara persuasif dan humanis,” ujarnya.

Penerapan PSBB Jilid III juga dinilai kurang efektif selama pelaksanaannya kurang disiplin. Ia menyarankan kalau bisa ada metode lain dan Pemkot harus lebih keras mensosialisasikan PSBB, Covid-19 dan akibatnya serta Protokol ke seluruh lapisan masyarakat agar mereka turut bertanggung jawab mejjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungannya.

Terkait bantuan, Lutfiah juga menyatakan belum merata karena database yang masih amburadul. Sarannya segera dievaluasi dan pendataan kembali untuk bantuan. Khususnya bagi masyarakat yang baru di-PHK, usaha kecil yang macet dan pedagang pasar yang tidak bisa berjualan karena pasar ditutup. Terutama untuk para pencari nafkah yang masuk karantina karena dinyatakan positif corona dan tidak bisa kerja.

3. Ajeng Wira Wati (Wakil ketua Komisi D dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya)

Tidak berbeda dengan kedua rekannya di DPRD Surabaya, Ajeng menilai penerapan PSBB jilid II belum maksimal, dan masih banyak mobilisasi manusia yang tidak sesuai protokol kesehatan.

Menurut Ajeng, masyarakat belum paham betul tentang bahaya covid 19 sehingga banyak yang tertular, padahal Rumah Sakit rujukan di Surabaya sempat dikatakan overload.

Selain itu Pemerintah dirasa masih kurang konsisten,” Penegasan perlu dilakukan dari atas hingga bawah, tidak boleh setengah-setengah,” ujarnya.

PSBB menurutnya harus dimanfaatkan untuk persiapan ‘new normal’ dan sebagai upaya penghentian penyebaran virus.

Ajeng berharap Pemkot menjalankan rekomendasi dari IDI untuk 3T (test, tracing dan treat) cepat dilakukan secara keseluruhan sehingga tahu semua kluster di surabaya kemudian cepat tertangani.

PSBB juga harus dibarengi dgn mengacu pada konsep objektif kedokteran. melaksanakan 3T (test, tracing dan treat) karena masih belum ada vaksin secara global belum ditemukan. Untuk itu baiknya pemerintah mempersiapkan sarana, prasarana dan SDM penanganan covid sebaik-baiknya.

” Rumah sakit ditambah, skema kuratif diubah sesuai arahan IDI, supaya tidak perlu mempesiapkan pemakaman massal,” cakapnya.

Bantuan yang sudah diturunkan, Ajeng merasa belum maksimal. Menurutnya alangkah baiknya ada verifikasi ulang. ” OPD yang terkait bersama dengan perangkat masyarakat harus menjalankan pendataan ulang,” katanya.

Ajeng mengapresiasia adanya Kampung Wani Covid-19 ala Pemkot, namun ia berharap ada sinergi tidak hanya dengan masyarakat tapi juga dengan IDI dan Pemprov JawaTimur sehingga upaya tersebut dapat maksimal. (BNW)