Politisi PKS : Gaduh Data Penerima Bantuan, Berdayakan RT-RW

0
163
Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya

Surabaya NAWACITAPOST – Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai lingkungan pemerintahan terkecil, mempunyai banyak potensi untuk diberdayakan. Mereka mempunyai data lengkap sekaligus beragam potensi sumber daya manusia (SDM). Demikian disampaikan Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, menanggapi kekacauan distribusi bantuan pemerintah yang disebabkan persoalan data.

“Kenyataannya masih banyak warga yang mengeluhkan akurasi data ini. Banyak ketidakadilan yang terjadi menurut warga, terkait penerima bantuan pemerintah. Hal ini dengan penyebab yang beragam. Mulai dari banyak masyarakat yang secara kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masuk, namun tidak terdata dalam daftar. Sampai warga yang dipandang mampu namun menerima bantuan,” ujar Aning.

Aning menambahkan, penyelesaian persoalan data ini harusnya bisa dilakukan serentak di hari yang sama. Namun bergiliran di kantor kelurahan. Dengan mengumpulkan seluruh RW dan dengan tetap menjalankan protokol pencegahan Covid-19. “Pendataan yang akurat terhadap warga yang tergolong MBR dan sekaligus warga yang bukan MBR namun terdampak pandemi, bisa didapatkan dengan langsung memanggil RW-RW di kantor kelurahan,” imbuh politisi PKS ini.

Pemerintah, dalam hal ini pihak kelurahan, bisa sekaligus menampilkan data penerima bantuan berdasarkan klasifikasinya. Serta jadwal penerimaan bantuan untuk warga. “Selama ini data yang ditampilkan belum secara keseluruhan dan total, sehingga masyarakat masih bertanya tanya, akhirnya gaduh,” ungkap Aning menyayangkan.

Aning optimis jika pendataan, verifikasi dilakukan secara serentak dengan didampingi perwakilan pemerintah kota (pemkot), tidak hanya unsur kelurahan, diharapkan akan segera bisa teratasi masalahnya, sekaligus terjadi up-date data warga kota Surabaya.

Selain itu, alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya untuk warga Surabaya yang belum menerima bantuan harus segera diberikan.

Selama ini alokasi dana APBD Surabaya untuk bantuan sosial diketahui belum digunakan bagi warga. Baik MBR maupun warga terdampak. Pemerintah Kota masih menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan CSR.

“Tidak boleh ada warga yang terdampak namun tidak terdata dan tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Ini tanggung jawab pemerintah. Warga harus nyaman, terlindungi dari kelaparan dan ketidakberdayaan karena dampak pandemi di rumahnya sendiri, Surabaya,” ujar Aning menegaskan. (*)