Masyarakat Bergejolak, Habiba Desak Pemkot Segera Distribusikan Bantuan JPS
Camelia Habiba, Wakil ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya

Surabaya NAWACITAPOST – Wakil ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Camelia Habiba menagih janji kepada Pemerintah Kota Surabaya terkait distribusi bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang bersumber APBD Kota Surabaya.

Bantuan itu menurut Pemkot akan dibagikan di akhir April hingga pertengahan bulan Mei 2020 dan berlangsung selama tiga bulan.

” Ini sudah hampir minggu ketiga di bulan Mei, tapi bantuan itu belum didistribusikan. Bahkan untuk pengadaan saja bukan pengadaan sembako. Ini memicu polemik di Surabaya. Jangan sampai RT/RW ini menjadi korban ke ‘ANGKUH’ an atau ke ‘EGO’ isan Pemkot Surabaya,” ujar Camelia Habiba yang juga Politisi PKB di Gedung DPRD Kota Surabaya. Rabu (13/05/20)

Sesuai data, Pemkot Surabaya sudah menyiapkan anggaran 160 miliar untuk pengadaan sembako bagi 250rb KK. Yang artinya APBD Surabaya ‘SIAP’ untuk memberikan bantuan sosial kepada warga MBR yang ada di Surabaya.

” Tapi kenapa Pemkot Surabaya hanya menjanjikan saja dan tidak segera ada pengadaan dan distribusi,” ujarnya.

Sehingga menurut Habiba ini yang menjadi polemik atau kegaduhan terjadi di masyarakat, karena terkait dengan BLT dari provinsi maupun dari Kemensos RI menjadi kacau balau dan RT/RW menjadi korban atas kondisi semacam ini.

” Sudahlah, keluarkan saja toh uangnya itu ada,” tegasnya.

Habiba berharap bantuan segera dikeluarkan karena masyarakat sudah menunggu dan sangat membutuhkan.

Sekali lagi Habiba menjelaskan bahwa dirinya sudah mengecek ke beberapa OPD terkait dan memang belum pengadaan terkait sembako yang dijanjikan Pemerintah Kota untuk warga MBR di Surabaya.

Menurut Habiba yang selama ini dibagikan adalah 10.000 paket bantuan dari Presiden dan mulai pekan ini adalah BLT yang memang jumlahnya sangat-sangat terbatas.

Baca juga :  Gubernur Khofifah: Industri di Surabaya Raya Harus Lakukan Pembatasan Proses Kerja di Tempat Kerja Selama PSBB

” Kita menerima 10.000 paket bantuan dari Presiden, padahal jumlah MBR kita 250rb lebih KK. Nah ini kan sangat tidak cukup dengan kondisi yang ada,” ujarnya.

Seandainya JPS yang dari APBD ini segera dikeluarkan dan didistribusikan, Habiba meyakini tidak akan ada masalah atau gejolak di masyarakat sehingga RT/RW tidak jadi korban. (BNW)

Comments are closed.