Berdalih Biaya Pemasangan Pipa, Pamsimas Inhil Lakukan Pungutan Liar 500 Ribu Rupiah Per KK

6
1341
Berdalih Biaya Pemasangan Pipa, Pamsimas Inhil Lakukan Pungutan Liar 500 Ribu Rupiah Per KK

INHIL, NAWACITAPOST-  Sebesar 240,000,000,- dana anggaran pembiayaan penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di wilayah Desa Belaras Barat, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, pertanyakan.

Celakanya lagi, Pemerintah daerah Kabupaten Inhil telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 240,000,000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di daerah tersebut. Namun tidak menggoyahkan niat aksi pihak Pamsimas melakukan pungutan liar (Pungli) kepada masyarakat Desa Belaras dengan dalil biaya mengaliri Air Minum Bersih kerumah-rumah.

Terungkapnya kasus dugaan tindak pidanan pungutan liar ini. Ketika media ini melakukan investigasi lapangan terkait pelaksanaan proyek pembangunan di daerah desa Belaras Barat, Kecamatan Mandah, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau pada Bulan April 2020 lalu.

Dalam kegiatan inveatigasi media ini dan sejumlah warga Desa Belaras menyampaikan adanya pihak Pamsimas melakukan pungli sebesar Rp. 500,00,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat. Kami mengakui Air Bersih di Desa ini, merupakan kebutuhan total masyarakat Belaras.

Baca Juga : Dampak Pandemi Covid-19, Sekolah Swasta kesulitan Bayar Gaji Guru

“Tentulah, karena pihak Pamsimas mengetahui Air Bersih ini menjadi kebutuhan utama masyarakat desa belaras sehingga pihak mereka (Pamsimas-red) tidak segan-sungkan memintai biaya untuk dalil pasang paralon sebesar Rp. 500,000 per Kepala Keluarga (KK),” jelasnya.

Sejumlah masyarakat mengatakan. Jika harga dan pemasangan pipa paralon yang menjadi alasan Pamsimas memintai uang itu dan sementara harga paralon per batangnya (1) hanya sebesar Rp.16,000 ribu per batang, lantas kemana saja dana sebesar Rp 240,000,000,- juta lebih itu.?.

Anehnya lagi, besar uang yang dipungut oleh pihak Pamsimas sebesar 500,000 ribu rupiah dan jarak penyambungan paralon Air itu hanya berjarak 3-4 meter saja sehingga uang yang diminta sangat tidak relevan karena peralon yang digunakan tidak habis 1 batang.

“Kami warga Desa Belaras berharap kepada pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten Inhil, agar oknum Pamsimas ini dipertanyakan uang sebesar Rp. 240,000,000 juta itu dan juga penggunaan dana sebesar Rp.500,000 itu,” harap warga ini.

Kepada media ini, Ramli selaku Mantan Kepala Desa Belaras mengakui adanya pungutan biaya dana dari masyarakat. “Iya benar, pungutan itu ada dilakukan sebesar Rp. 500,000 ribu rupiah per Kepala Keluarga (KK) dengan total jumlah sebanyak 19 KK,” akunya.

Ramli juga menjelaskan bahwa uang yang dipungut itu, digunakan untuk kepentingan masyarakat. “Tapi, dalam pengakuannya, bukan dia yang memungutnya melainkan petugas pendamping desa. Bahkan dana bantuan Pamsimas lainnya ada ditangan Ketua pendamping desa,” singkat Mantan Kades ini.

Hal yang sama pengakuan Apip selaku Ketua Pamsimas saat dimintai keterangannya dengan membenarkan pihaknya dari Pamsimas telah mengutip dana kepada warga sebesar Rp. 500,000 ribu per KK.

“Kegunaan uang yang kami kutip itu untuk biaya mengaliri Air Minum Bersih ke rumah-rumah warga,” jelas Apip singkat.

Sementara itu, Zulkifli yang mengaku profesinya seorang konsultan pendamping Pamsimas desa juga mengakui adanya pihak Pamsimas melakukan pengutipan uang kepada konsumen Pamsimas.

“Memang ada pengutipan uang sebesar Rp. 500,000. Namun uang itu dipergunakan untuk menyalurkan Air Minum Bersih ke rumah-rumah, karena dana yang sebesar Rp. 240,000,000 juta lebih itu dinilainya tidak cukup untuk melayani dua dusun di desa Belaras Barat,” ujarnya Zulkifli yang berdalih kegunaan uang yang di pungut mereka dipakai oleh kepentingan masyarakat itu sendiri.

Walaupun sudah ada ketentuan untuk mengambil air ke tempat bangunan PAMSIMAS, namun bila ada warga berkeinginan menyalurkan ke rumah masing masing, maka harus bersedia mengeluarkan uang sebesar Rp 500 ribu, memang kami juga menyadari hal itu tidak tercantum dalam Surat Pertanggung jawaban (SPj) namun dalam proposal sudah kami jelaskan,” katanya mengelak.

Ditempat berbeda Jakfar selaku Ketua Lembaga Pemberantasan Anti Korupsi (Lapak) Indragiri Hilir, mengaku turut menyayangkan adanya pihak Pamsimas melakukan pungutan liar (Pungli).

“Jika benar adanya pihak Pamsimas melakukan pungutan uang kepada masyarakat. Kita dari Lapak meminta pihak yang berwenang untuk mengungkap dan menelusuri kegunaan uang yang dipungut itu,” pintanya mengakhiri. (Yul)

 

Comments are closed.