Dilaporkan Anggotanya, Ini Tanggapan Ketua DPRD Surabaya
Dilaporkan Anggotanya, Ini Tanggapan Ketua DPRD Surabaya

Surabaya NAWACITAPOST – Saya persilahkan, Ini hak setiap anggota kalau memang ada pelayanan pimpinan DPRD yang dirasa tidak pas, ujar Adi Sutarwijono ketua DPRD Kota Surabaya saat ditanya terkait pelaporan dirinya ke Badan Kehormatan (BK) oleh anggotanya dari beberapa fraksi. Selasa (5/5/20)

Adi menjelaskan setiap surat yang masuk tidak harus dan tidak ada ketentuannya dibahas di Badan Musyawarah (Bamus), hanya kalaulah dianggap Urgent ya akan dibahas.

Dijelaskan, ketua DPRD sudah membaca surat tersebut dan mengambil kesimpulan pada intinya kawan-kawan Dewan hanya ingin menjalankan fungsi pengawasan, dan seingatnya menurut tata tertib di DPRD hal itu sudah dijalannkan dengan maksimal sejak awal adanya kasus Covid ini. Terbukti di Bulan April saja, Komisi-komisi sudah mengadakan rapat sebanyak 19 kali dengan Pemerintah Kota dan Stakeholder. Kemudian di bulan ini sudah 4 kali, salah satunya hari ini komisi D membahas tentang penanganan Covid di kasus Sampoerna.

” Bisa dichek apakah ada kepura-puraan dalam rapat tersebut,” ujar politisi PDIP ini.

Diakuinya, memang saat pandemi Covid ini DPRD Surabaya berusaha mematuhi untuk tidak menggelar rapat secara fisik dan menggunakan Daring. Namun setiap komisi masih diperkenankan untuk melakukan sidak ke lokasi dengan berbekal surat tugas dari pimpinan DPRD. Dan ini tidak dijalankan oleh anggota Dewan Surabaya.

” Jadi, Instrumen yang disiapkan oleh sekretariat DPRD dan sesuai tata tertib sudah cukup baik, untuk memfasilitasi 3 fungsi Legislatif. Fungsi Budjeting, Legeslasi dan Pengawasan,” tegasnya.

” Kalau saya dilaporkan di BK (Badan Kehormatan), kesalahannya dimana?” tanyanya.

Terkait kemungkinan sulitnya anggota Dewan meminta data-data kepada Pemkot, menurut Adi hal itu bukan berarti fungsi pengawasan tidak jalan. Pemerintah kota dan DPRD adalah mitra yang sejajar bukan sebagai atasan dan bawahan, jadi Pemkot bisa melepas data yang diperlukan atau bisa tidak melepas data-data yang dianggap safety. ” Itu sah saja, tergantung dari pendekatan kawan-kawan DPRD. Lobi dan sebagainya,” katanya.

Baca juga :  Mediasi dan Konsultasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Terkait Jabatan Fungsional Tertentu

Masih Adi, sejauh fungsi pengawasan, legeslasi dan budjeting masih bisa dijalankan dengan baik, orang kemudian bertanya untuk apa Pansus itu. ” Untuk sesuatu yang… (Adi tidak meneruskan ucapannya).”

” Nanti kalau kemudian komisi-komisi juga mengundang rapat, terus gimana. Pansus ngundang Pemerintah kota kemudian komisi juga begitu ?” tanya Adi mengakhiri wawancaranya. (BNW)

Comments are closed.