Surabaya NAWACITAPOST – Terkait rapat koordinasi melalui teleconference yang digelar pihak Pemkot Surabaya dan DPRD Senin lalu (06/04/2020), Camelia Habiba Wakil ketua Komisi A menyatakan kecewa karena menurutnya Pemkot ‘Gagal Fokus’.
Meski ketua DPRD menyatakan di Media bahwa menyetujui anggaran 196 miliiar untuk penanganan Covid-19, namun Habiba menyatakan bahwa ini masih angka ‘HOAX’ karena belum ada wujudnya.
Mengapa HOAX ? karena Bappeko dan dinas penanggulangan bencana tidak bisa menjelaskan darimana asal dana tersebut. Terkait pembagian beraspun, Pemkot juga belum tahu diadakan sampai berapa bulan.
“ Jadi sebenarnya Pemkot belum punya konsep pasti, hanya experiment. Yang penting kelihatan show of force nya bahwa Pemkot terlihat menangani,” ujar Camelia Habiba kepada media di ruang komisi A. Selasa siang (07/04)
Ketika ditanya sinergitas dengan Pemprov dan pusat, Pemkot juga belum ada komunikasi yang baik.
“ Sekali lagi kami mohon kepada eksekutif mari kita buka diri bergandengan, baik dengan Provinsi maupun pusat. Ini adalah wabah bersama yang harus kita tangani,” katanya.
Bila diperlukan, Habiba mengusulkan dana 196 miliar yang cuma 2 persen dari APBD Surabaya bisa ditambah karena tidak akan mencukupi penanganan di luasan 31 kecamatan dengan 3 juta jiwa penduduknya.
Maka dari itu, dalam mengoptimalkan fungsinya selain pengawasan dan budjeting, DPRD juga berharap dilibatkan untuk membantu memperkirakan biaya yang akan dianggarkan dalam penanganan Covid-19.
Habiba menjelaskan bahwa penanganan Covid-19 bukan hanya dari sisi kesehatan dan ekonomi, tapi juga dari sisi pendidikan.
“Anak-anak kita sudah jenuh belajar di rumah. Orang tua juga mulai stress mendampingi anak-anaknya karena memang tidak punya background pendidikan,” ujar Habiba.
Bahkan, masih Habiba, ada orang tua yang mengirim video anaknya sedang nangis rindu guru dan teman-temannya.
Kembali ke masalah mekanisme pembagian sembako, Habiba cuma dapat informasi dari Bappeko bahwa itu beras MBR. Sedang MBR sendiri dalam waktu dekat akan naik 100 persen dan kategorinya belum pasti.
“ Jangan sampai nanti ketika kita sudah pengadaan beras, justru distributornya tidak jelas. Akhirnya musibah ini menjadi berkah bagi oknum-oknum tertentu. Ini yang kita tidak mau,” papar politisi perempuan dari Fraksi PKB ini. (07/04)
Kalaupun jadi pembagian beras, Habiba menyarankan agar semua kegiatan ter-update setiap detik dan terbuka kepada masyarakat karena menurut Walikota, Surabaya adalah Smart City. Jangan sampai ada penyalahgunaan dalam pembagiannya.
“ Jangan seperti yang disampaikan Pak Edi Dinas Penanggulangan Bencana. Ormas bisa mengajukan untuk ikut membantu pendistribusian bantuan. Rawan ini..., katanya siapapun bisa mengajukan diri untuk membantu. Pertanyaannya membantu membagikan atau membantu menghabiskan. Makanya perlu disiapkan IT untuk memantau,” ujarnya.
