10.000 Orang Massa Datangi Kota Sintang Tuntut Pembebasan ke 6 Peladang

1
188
10.000 Orang Massa Datangi Kota Sintang Tuntut Pembebasan ke 6 Peladang

SINTANG,NAWACITApost.com- Pengadilan Negeri Sintang akan memutuskan perkara persidangan terhadap peladang yang di tangkap oleh aparat karena membuat membakar ladang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari yang sudah dilakoni dari sejak nenek moyang mereka.

Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang tadi malam (07/03/2020) di kediaman Ketua DAD Sintang Jeffray Edward mengadakan pertemuan guna menyikapi hasil putusan sidang yang akan di putuskan besok. Hadir juga ketua DAD Kalbar Jakius Sinyor sebagai pengawas dan penasehat untuk ketenangan dan keamanan masyarakat yang datang dari hampir seluruh penjuru Kalimantan Barat.

Masyarakat berharap pemerintah dan aparat menghentikan kriminalisasi terhadap para petani, terutama masyarakat Dayak di Kalimantan, karena beladang merupakan cikal bakal adat turun temurun dan merupakan tradisi untuk menuju pesta Gawai Tahunan masyarakat dayak, jika tidak mau berapa banyak lagi para petani yang sehari-harinya beladang akan di tangkap, tegas salah seorang warga yang hadir.

Baca Juga : PCINU : Anies Baswedan Lebih Parah Daripada Raja Mesir Kuno Firaun

Sebanyak 50 mobil dari Polda Kalbar yang mengangkut pasukan pengamanan untuk di siagakan pada kegiatan aksi damai besok di depan Pengadilan Negeri Sintang, tampak sejumlah Bis Pariwisata dan Bis Polda melintasi jalur trans wilayah timur Kalimantan Barat tersebut sejak siang kemarin (7/3/2020).

Turut dihadiri sejumlah tokoh dan pemuka Dayak hadir di Kota Sintang seperti : Bupati Landak dr. Karolin Magret Natasha, Ketua Dewan Adat Kalbar Ir. Jakius Sinyor, Sekjen Majelis Adat Dayak Nusantara (MADN) Yakobus Kumis, dan beberapa tokoh maasyarakat Sekitar Kabupaten Sintang Melawi Sekadau dan Sanggau serta Pontianak dan Kubu Raya.

Masyarakat sangat berharap ke 6 (enam) peladang tersebut di bebaskan tanpa syarat, agar masyarakat tidak terbebani untuk mencari nafkah atau sekedar berusaha di tanah mereka sendiri, sementara perusahaan yang membakar ribuan hektar tidak ada proses apapun dari pihak yang berwajib.