Bupati Alfedri Paparkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Siak Sri Indrapura

1
233
Bupati Alfedri Paparkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Siak Sri Indrapura

Siak, NAWACITA -Bupati Siak Alfedri menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak dan Kabupaten Kota lainnya di Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (24/02/20).

Rapat Koordinasi Lintas Sektor dipimpin oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, untuk menindaklanjuti Surat yang dilayangkan Pemkab Siak Tanggal 5 Februari 2020 yang lalu, perihal Permohonan Persetujuan Substansi Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Siak Sri Indrapura Tahun 2020-2040.

Bupati Alfedri Turut menghadiri pertemuan tersebut dengan Ketua dan Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Siak Sujarwo dan Zulfaini, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.

Baca Juga : Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Resmi Jadi Anggota Banser

Alfedri memaparkan kepada pimpinan rapat, terkait Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Siak Sri Indrapura, diantaranya seputar latar belakang penyusunan RDTR, tujuan penataan Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) dan pembagian Sub Bagian Wilayah Perkotaan (SWBP), potensi kawasan, isu strategis, muatan RDTR, serta harapan percepatan Perda RDTR.

“Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi perkotaan Siak Sri Indrapura, sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional meliputi Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura, dikarenakan Kawasan Kesultanan Siak Sri Indrapura dan sekitarnya merupakan Kawasan Strategis Provinsi Riau dari segi sosial budaya, yang diperkirakan akan menjadi kawasan yang memiliki potensi investasi. Karena itulah Kecamatan Siak dan Mempura masuk kriteria Penyusunan RDTR Online Single Sistem (OSS) dari Kementerian Perekonomian” kata Bupati Alfedri.

Kemudian ia menjelaskan rangka mengimplementasikan Perpres Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui penyederhanaan regulasi, dan mempermudah birokrasi perizinan dengan menyatukan pengajuan, proses, dan pengeluaran perizinan berusaha melalui sistem pengelolaan perizinan terpadu elektronik OSS. Bagi daerah yang belum memiliki RDTR sebut Bupati Alfedri, investor atau pelaku usahanya diwajibkan mengajukan izin lokasi melalui sistem OSS.

“Karena itulah, perlunya percepatan penyusunan RDTR ini sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang, dengan mengutamakan kabupaten dan kota tujuan investasi, dalam mendukung kemudahan berusaha melalui pelaksanaan perizinan investasi terpadu secara daring atau OSS” ucapnya.

 

Reporter : Sokhiaro Halawa (Siak)

Comments are closed.