Aksi Damai AMKB, Tuntut Penyelesaian Kasus Gratifikasi Nurdin Basirun dan 24 OPD Kepri

0
236
Batam, NAWACITA - Aliansi Masyarakat Kepulauan Riau Bersatu (AMKB), kembali menggelar aksi damai didepan gedung Graha Kepri, Batam Center, kota Batam, Kepri, Selasa (25/02/2020), menuntut penyelesaian kasus gratifikasi yang melibatkan Gubernur non aktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun dan 24 organisasi pimpinan daerah (OPD) Provinsi
Aksi Damai AMKB, Tuntut Penyelesaian Kasus Gratifikasi Nurdin Basirun dan 24 OPD Kepri

Batam, NAWACITA – Aliansi Masyarakat Kepulauan Riau Bersatu (AMKB), kembali menggelar aksi damai didepan gedung Graha Kepri, Batam Center, kota Batam, Kepri, Selasa (25/02/2020), menuntut penyelesaian kasus gratifikasi yang melibatkan Gubernur non aktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun dan 24 organisasi pimpinan daerah (OPD) Provinsi

Puluhan peserta aksi damai, menyampaikan beberapa tuntutan mereka, yakni:
Pertama, AMKB meminta kepada penegak hukum untuk memproses 24 OPD yang terduga terlibat melakukan gratifikasi terhadap Gubernur non aktif, Nurdin Basirun. Kedua, AMKB meminta aparatur penegak hukum untuk menegakkan supermasi hukum di Kepri dengan seadil-adilnya. Ketiga AMKB meminta Plt.Gubernur Kepri, Isdianto, mencopot 24 OPD yang terduga terlibat Gratifikasi. Keempat, AMKB meminta kepada penegak hukum agar perundang-undangan 23 tahun 2014 pasal 76 huruf e ayat 1 harus benar-benar ditegakkan agar terciptanya pemerintah yang bersih, jujur dan bebas dari korupsi. Kelima, meminta KPK segera periksa terduga OPD dan perusahaan pemberi suap Keenam, mengecam keras ungkapan Isdianto, sebagai plt Gubernur Kepri menganggap gratifikasi adalah hal yang wajar dan lumrah.

Baca Juga: Sejumlah Jalan Putus Akibat Banjir di Jakarta

Sekretaris Badan Pengawas pajak retribusi daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Diky wijaya,SE, yang menerima massa aksi, menyampaikan bahwa kasus yang menimpa Gubernur non aktif Kepri Nurdin Basirun dan 24 OPD, dipercayakan kepada proses hukum.

“memang benar masyarakat Kepri sudah terlihat kritis terhadap pemberitaan terkait kasus korupsi Nurdin Basirun, Gubernur Kepri Non Aktif, ditambah lagi dengan 24 kepala OPD dan beberapa pengusaha yang terindikasi terlibat kasus gratifikasi, hal ini sedang dalam proses pemeriksaan dan masih berstatus saksi. Untuk itu percayakanlah kepada penegak hukum Agar secepatnya diproses,” jelasnya.

Efendi, selaku koodinator aksi (penanggung jawab) mengharapkan keseriusan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kita mengharapkan kasus ini segera diproseslah, jangan main-main dengan gratifikasi,” harapnya.

Menurutnya, minggu depan mereka akan melakukan audiensi dengan pemerintah Provinsi Kepri, jika tidak ada titik terang, AMKB akan melakukan aksi di Jakarta.

“Minggu depan kami akan audiensi dengan mereka (Pemprov Kepri), jika tidak ada titik terang kami akan melakukan aksi di Jakarta,” terang Efendi.

Anton Zagoto